Logo
images

Tingkatkan Tanggung Jawab Melalui Pendekatan Moral Hazard

Siaran Pers No. RILIS/02/B4/BKKBN/I/2020

Jakarta (14/01/2020) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dr.Hasto Wardoyo, Sp.OG(K) selaku Kepala BKKBN melakukan pengambilan sumpah jabatan serta pelantikan pejabat di Lingkungan BKKBN, penandatanganan Akta Pernyataan di hadapan Notaris serta maklumat bersama Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama,  pada Senin (14/01/2020) bertempat di Auditorium BKKBN, Jakarta. Kegiatan ini turut disaksikan oleh Pejabat Tinggi Madya BKKBN, Pejabat Tinggi Pratama BKKBN, Para Pejabat Administrator, Pengawas dan Fungsional BKKBN.

Kunci untuk membangun kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) terletak pada proses manajemennya, baik itu rekrutmen, mutasi, rotasi, seleksi, pendidikan hingga pensiun. Dalam rangka memenuhi proses tersebut dituntut untuk mengedepankan akuntabilitas, profesional dan keterbukaan. Oleh karenanya, sistem merit sangat penting dijalankan guna menjamin terbentuknya generasi pimpinan yang adaptif dengan dinamika tantangan, serta membentuk generasi smart Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tangguh, mengawal roda berjalannya birokrasi di masa depan.

Hasto Wardoyo menyampaikan ”Sudah seharusnya kita memegang teguh sebaik-baiknya untuk setia kepada tugas, karena jabatan merupakan amanah dan menjadi pelayan kepada publik dan masyarakat. Setiap uang yang diberikan dari pemerintah merupakan uang rakyat sehingga kita harus ingat selalu apakah setiap program yang kita jalankan bermanfaat bagi rakyat. Maka dari itu, janganlah memulai jabatan dengan hal yang kotor” jelasnya.

Pada Tahun 2019, BKKBN masih memiliki banyak nilai merah berdasarkan hasil Survei Kinerja dan Akuntabilitas Program (SKAP) tahun 2019. Pencapaian sasaran program Kependudukan dan Keluarga Berencana pada akhir tahun RPJMN 2015-2019 salah satunya adalah dari target Total Fertility Rate (TFR) 2,28 pencapaian yang diperoleh adalah 2,45. 

“Saya menginginkan Quick Win yang dijalankan oleh seluruh Pejabat baru yang dilantik, kita buat group Whatsapp agar dapat melaporkan kegiatan dan program apa saja yang akan dijalankan pada 100 hari pertama kerja. Bukan hanya Instansi yang kita lakukan rebranding, akan tetapi juga diri sendiri. Tetaplah membangun jaringan baik secara vertikal maupun horizontal, kembangkanlah terus pengalaman kerja yang unggul dan tangguh, merespon perubahan secara cepat, berikanlah solusi nyata bagi setiap permasalahan di lingkungan kerja, bukan hanya pada proses semata” ujar Hasto.

Penandatanganan Akta Pernyataan di hadapan Notaris dan maklumat bersama dilakukan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang bertujuan agar setiap hal yang dilakukan oleh individu kepada masyarakat, bangsa dan negara, mengingat dan mempertimbangkan moral hazard. Juga untuk meningkatkan loyalitas kepada pekerjaan dan pelayanan untuk rakyat.

“Kita harus melakukan Revolusi mental untuk membangun kesadaran agar bisa mengubah mindset mengenai Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yaitu agar kita tidak melakukan KKN. Kondisi lapangan kita membutuhkan orang yang sungguh-sungguh, kita harus berjanji untuk serius dan sungguh-sungguh” tutup Hasto. (HUMAS)