Logo
images

Siap Menjadi Lembaga Yang Pertama Pindah Ke Ibu Kota Baru, Kepala BKKBN Ungkap Alasannya

Siaran Pers No. RILIS/83/B4/BKKBN/VIII/2019

Jakarta-Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta pada tanggal 26 Agustus 2019 telah menetapkan Provinsi Kalimantan Timur sebagai ibu kota baru menggantikan DKI Jakarta. Dua kabupaten di Kalimantan Timur akan menjadi lokasi ibu kota baru yaitu sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara dan sebagian di Kabupaten Penajam Passer Utara.

Menanggapi hal tersebut Kepala BKKBN dr.Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) menyatakan kesiapan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menjadi lembaga pemerintah pertama yang pindah ke Ibu kota baru. “BKKBN menyatakan kesiapan untuk pindah karena BKKBN mengemban tugas  fungsi Kependudukan yakni melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.” Hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga.

 “Adanya pemindahan ibukota membantu program kependudukan agar tidak terjadi kesenjangan bonus demografi antar provinsi di Indonesia bagian timur dan barat. Kita manfaatkan ibu kota baru dengan melakukan migrasi dan transmigrasi, agar terjadi kompleksitas yang baru. Bonus demografi yang diraih tiap daerah di Indonesia  berbeda-beda, terjadi tidak merata. Di Indonesia bagian timur bonus demografi ada yang baru memulai bahkan ada yang belum memulai sehingga saat memetik bonus demografi masih jauh. Sementara Provinsi di Jawa misalnya seperti Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur bonus demografi seolah-olah sudah mau menutup atau selesai,” jelas Hasto Rabu, (28/08)

Keberhasilan BKKBN melalui program Keluarga Berencana (KB) sejak dicanangkan pada 1971 hingga sekarang, Indonesia telah berhasil mencapai angka Total Fertility Rate (TFR) tahun 2018 hingga 2,38 dari 5,6 pada 1971 hal ini ini telah menjadikan Indonesia mendapatkan bonus demografi. TFR adalah rata-rata banyaknya anak yang dilahirkan hidup oleh seorang wanita sampai akhir masa reproduksinya.

Bonus demografi adalah suatu kondisi ketika jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) di suatu wilayah jauh lebih besar jika dibandingkan dengan penduduk usia non produktif (0-14 tahun dan 65+ tahun). Kondisi ini dapat dilihat melalui angka ketergantungan, yang dihitung dari pembagian antara jumlah penduduk non produktif dengan penduduk produktif. Bila 100 orang usia angkatan kerja hanya menanggung kurang dari 50 orang yang tidak bekerja, yaitu anak-anak dan lanjut usia, maka dimulailah periode bonus demografi tersebut.

Kepala BKKBN dr.Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) menyampaikan, “Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan di beberapa negara umumnya tergantung pada kesempatan bonus demografinya seandainya kita geser ke Kalimantan Timur maka pola migrasi penduduk berubah kalau berubah maka pemerataan bonus demografinya akan lebih cepat sehingga kesejahteraan akan lebih cepat dari sisi kajian kependudukan seperti itu.”

Setelah bonus demografi tercapai, selanjutnya akan terjadi jendela peluang (window of opportunity), yaitu kondisi ketika angka ketergantungan berada pada tingkat terendah, yaitu rasio ketergantungan 44 per 100 pekerja, yang diperkirakan akan terjadi selama 10 tahun dari 2020 sampai dengan tahun 2030. Penurunan rasio ini disebabkan oleh menurunnya jumlah anak yang dimiliki oleh keluarga di Indonesia. Hal ini membuat beban yang ditanggung penduduk usia produktif makin sedikit. Sebuah kondisi struktur umur penduduk yang nyaman dan ideal untuk melaksanakan pembangunan, untuk investasi peningkatan kualitas anak dan persiapan untuk meningkatkan dan mempertahankan kualitas hidup lanjut usia di masa depan.

Kemudian Kepala BKKBN dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) mengungkapkan, ”Kalau menginisasi sesuatu yang sulit harus dimulai dari yang mudah. Lembaga yang bukan kementerian seperti BKKBN ini akan lebih mudah dibanding Kementerian yang lebih besar yang tentunya lebih complicated, perangkat kita lebih banyak di daerah di pusat hanya 600an orang sementara di daerah ada 18.000an orang yakni di Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi seluruh Indonesia dan Penyuluh Keluarga Berencana yang tersebar ada hampir di seluruh Kecamatan. Sementara kementerian yang lain lebih banyak di pusat daripada di daerah.”

Terkait dengan persiapan khusus apabila BKKBN menjadi yang pertama pindah, Kepala BKKBN dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) menjelaskan, “Kalau persiapan khususnya pasti infrastruktur tentunya kalau DPR RI dan Presiden Jokowi sudah menyetujui, persiapannya seperti menyiapkan DED (Detail Engineering Design) mengenai infrastruktur kemudian didaerah mana tempatnya nanti. Kalau masalah yang sifatnya suprastruktur dalam arti regulasi-regulasi saya kira tidak berubah, kemudian kalau masalah teknis seperti masalah administratif hari ini kan bisa diatasi dengan teknologi informasi (IT) misalkan pindah itu parsial ada kendala teknis administrasi, mungkin berkas-berkas bisa diatasi dengan IT.”

“Selain hal-hal tersebut BKKBN juga bisa menjadi role model Kementerian lain kalau kita bisa pindah terlebih dahulu, bisa menjadi pembelajaran karena nanti kalau di temui kesulitan, kita menjadi bahan pembelajaran. Terkait dengan sosialisasi kepada pegawai BKKBN saya akan sampaikan secara bertahap karena proses berpindahan ibu kota kan tidak serta merta masih memerlukan proses yang panjang,” pungkas Hasto. (HUMAS)