Logo
images

Wawancara media dengan Kepala BKKBN Surya Chandra Surapaty dan Kepala BPS Suhariyanto

Pertemuan Tim Pengarah dan Teknis SDKI 2017

Jakarta - Kepala BKKBN Surya Chandra Surapaty menjelaskan pada pembukaan kegiatan pertemuan tim pengarah dan tim teknis yang diadakan di Hotel Arya Duta, Gambir, Jakarta Pusat bahwa Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) merupakan survei nasional yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan data dasar berketerbandingan internasional di bidang kependudukan, KB, dan kesehatan. Data tersebut diperlukan oleh berbagai instansi seperti Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta instansi/lembaga lain yang berhubungan dengan kependudukan, KB, dan kesehatan. Kemudian yang tak kalah penting, data SDKI dibutuhkan pula oleh kalangan organisasi profesi dan perguruan tinggi dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.

“Tahun 2017, SDKI  kembali dilaksanakan persiapan dan pelaksanaan SDKI melibatkan lintas sektor seperti BKKBN, BPS, Kemenkes, Bappenas dan Lembaga Demografi, UI. Persiapan dan ujicoba instrumen SDKI 2017 telah dilaksanakan sejak tahun 2016. Pada tahun 2017 akan dilaksanakan pegumpulan data, pengolahan data, dan penyusunan laporan pendahuluan yang berisi indikator utama program kependudukan, KB dan kesehatan,” ungkap Surya. 

“Dengan ini kami sampaikan bahwa rangkaian persiapan pelaksanaan SDKI 2017 telah dilaksanakan pada tahun 2016. Pada tahun 2017 akan dilaksanakan kegiatan pengumpulan data, pengolahan data, serta penyusunan laporan pendahuluan yang berisi indikator utama program kependudukan, KB dan kesehatan,” imbuh Surya.

Secara rinci, kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2016 dan rencana pelaksanaan pada tahun 2017 adalah  sebagai berikut:

Kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2016:

  • Rapat koordinasi dengan BPS, Kemenkes, Bappenas, USAID, dan ICF International (d/h Macro International) dengan kesepakatan sebagai berikut.
  1. Anggaran SDKI 2017 disediakan oleh BKKBN pada tahun 2016 untuk persiapan, tahun 2017 untuk pelaksanaan, dan tahun 2018 untuk penulisan laporan. Alokasi anggaran dan jadwal kegiatan telah disepakati. Anggaran pelaksanaan pada tahun 2017 akan dikelola oleh BPSmelalui mekanisme PNBP.
  2. Asistensi teknis bagi BPS dalam pengolahan data dan penghitungan indikator fertilitas akan disediakan oleh ICF International (d/h Macro International) dengan dukungan dana dari USAID.
  3. SDKI 2017 tidak menghitung angka kematian ibu.
  4. Angka fertilitas wanita usia 10-14 tahun yang menjadi indikator SDGs akan dihitung berdasarkan riwayat kelahiran wanita usia 15-19 tahun. SDKI 2017 tidak menambah sampel wanita usia 10-14 tahun.
  • Penyusunan kuesioner dan pedoman SDKI 2017 bersama BPS,komponen terkait di lingkungan Kedeputian KB-KR, dan Kementerian Kesehatan, dengan mengacu pada kuesioner DHS versi 7dari ICF International.
  • Ujicoba kuesioner SDKI 2017 telah dilaksanakan di 3 provinsi, yaitu Aceh, Yogyakarta, dan Maluku. Pada tiap provinsi dipilih 4 Blok Sensus (BS), masing-masing 2 BS di daerah perkotaan dan perdesaan, mencakup 300 rumah tangga.
  • Pencetakan kuesioner dan pedoman SDKI 2017 dengan proses lelang yang dimenangkan oleh Perum Pencetakan Negara RI. Saat ini proses distribusi ke provinsi masih berlangsung.

 Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2017 terdiri dari:

  • Rapat Tim Pengarah SDKI 2017 pada tanggal 10 Februari 2017 dalam rangka menyepakati agenda pelaksanaan SDKI 2017. Tim pengarah SDKI 2017 terdiri dari Pimpinan Tinggi Utama dan Madya pada BKKBN, BPS, Kemenkes, Bappenas serta institusi terkait lainnya.
  • Penyusunan bahan ajar pelatihan petugas (Februari)
  • Pelatihan instruktur utama dan koordinator lapangan (Maret-April)
  • Pelatihan instruktur nasional dan petugas pengumpul data (April-Mei)
  • Pengumpulan data (September)
  • Pengolahan data (Oktober-November)
  • Penulisan laporan pendahuluan yang berisi indikator utama progam kependudukan, KB, dan kesehatan (Desember)

Surya juga menjelaskan mengawali pelaksanaan SDKI 2017 perlu diadakan pertemuan Tim Pengarah dan Tim Teknis untuk mengkoordinasikan setiap tahap pelaksanaan SDKI, dengan harapan seluruh tim yang terlibat memiliki komitmen yang sama untuk menjaga kualitas data hasil survei. Tujuan dan hasil yang diharapkan adalah terkoordinasikannya seluruh rangkaian kegiatan pelaksanaan SDKI 2017, terkoordinasikannya setiap tahap pelaksanaan SDKI antar lintas sektor maupun tingkat provinsi dengan baik, tersepakatinya komitmen yang sama dari seluruh tim yang terlibat dalam kegiatan SDKI 2017 untuk melaksanakan dan menjaga kualitas data SDKI, tersosialisasikannya pelaksanaan SDKI pada tahun 2017 kepada masyarakat umum, tutup Surya.