Logo
images

PERKAWINAN ANAK DI INDONESIA MASIH TINGGI

Data United Nations Development Economic and Social Affairs (UNDESA) tahun 2016 menunjukan Indonesia merupakan negara ke-37 dengan jumlah perkawinan anak terbanyak di dunia yaitu sebesar 34%. Sedangkan untuk level Asia Tenggara, Indonesia berada di urutan kedua setelah Kamboja yaitu sekitar 23% atau 1 dari 4 perempuan sudah menikah sebelum memasuki usia 18 tahun. Mengingat resiko pernikahan usia anak pada generasi penerus bangsa, laju pernikahan usia anak di Indonesia perlu diredam.

Langkah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merubah norma dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait batas minimal umur perkawinan adalah langkah yang tepat. Berdasakan UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, batas minimal umur perkawinan bagi wanita dan pria dipersamakan dengan batas, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Sebelumnya batas minimal umur perkawinana bagi wanita adalah 16 (enam belas) tahun, dan bagi pria 19 (sembilan belas) tahun.

“Analisa data usia perkawinan di Indonesia hasil kerja sama Badan Pusat Statistik (BPS) dan United Nations Children’s Fund (UNICEF) tahun 2017, menunjukan adanya korelasi antara usia pernikahan anak dengan dampak pola asuh bagi anak hasil pernikahan anak, belum matangnya usia orang tua akan mendatangkan resiko pola asuh yang kurang baik bagi anaknya. Sementara di era digital saat ini, orang tua dituntut mengajarkan anak agar bijak mengunakan internet dan media sosial sehingga anak terjaga dan terlindungi dari dampak negatif internet dan media sosial” jelas Ketua Umum Bakohumas, Widodo Muktiyo saat membuka Forum Tematik Bakohumas “Sosialisasi UU No. 16 Tahun 2019, Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1947 tentang Perkawinan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang” di Hotel Four Points, Jakarta (05/11/2019).

Beberapa Kementerian/Lembaga yang selalu berkolaborasi untuk Percepatan pencegahan perkawinan anak adalah Kementerian PP dan PA, Kementerian Sosial, KPAI, Kemenko PMK, Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, Kantor Staf Presiden, Kementerian Kesehatan, Kementerian PPN/Bappenas, BKKBN, Kemendesa, Komnas Perempuan, Kemendikbud, dan Kominfo.

Dengan adanya perubahan batas minimal umur perkawinan bagi wanita diharapkan, bisa menurunkan resiko kematian ibu dan anak, menerapkan pola asuh anak yang baik, dan memberikan pendidikan yang baik bagi anak, imbuh Widodo. (Humas)