Logo
images

Mendesaknya Grand Desain Kependudukan

SIARAN PERS No. RILIS/94/B4/BKKBN/IX/2019

Pangkalpinang (13/09/2019) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyelenggarakan Sarasehan Nasional Pembangunan Berwawasan Kependudukan dengan tema Mewujudkan Indonesia Maju dengan Keluarga Berkualitas.

Sarasehan Nasional ini menghadirkan keynote speech dari Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dan narasumber Menteri PPN/Kepala Bappenas  Prof Bambang Brodjonegoro, Kepala BKKBN Pusat Hasto Wardoyo, Peneliti Senior Pusat Penelitian Politik R Siti Zuhro, Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman dan moderator Pakar Komunikasi Effendi Gazali. Peserta pada sarasehan ini adalah Sekretaris Daerah Provinsi seluruh Indonesia, Kepala Bappeda Provinsi, Kepala Kabupaten dan Kota terpilih, Kementerian dan Instansi terkait, akademisi dan pemangku kepentingan lainnya.

Kegiatan ini dibuka oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI, Hadi Prabowo mewakili Mendagri Tjahjo Kumolo sekaligus membacakan keynote speech pada Jumat (13/09) di Gale Gale Ballroom, Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung.

Hadi Prabowo mendorong BKKBN untuk menyusun desain besar kependudukan yang bisa dilaksanakan di seluruh Indonesia. "Pengendalian kependudukan diserahkan ke pemerintah daerah. Karena itu perlu ada desain besar pengendalian kependudukan," kata Hadi.

Hadi mengatakan bila desain besar pengendalian kependudukan sudah ada, maka Kemendagri yang akan memberikan panduan kepada pemerintah daerah. Hadi berharap pembangunan keluarga dan pengendalian kependudukan bisa dimasukkan dalam salah satu indikator capaian kinerja pemerintah.

Menteri PPN/ Kepala Bappenas Prof Bambang Brodjonegoro, mengatakan bahwa Pemerintah tengah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk periode 2020-2024. Salah satu fokus utama nya pada Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Pembangunan SDM dengan menjamin kesehatan ibu hamil kesehatan bayi, kesehatan balita, kesehatan anak usia sekolah, dan anak prasekolah, penanganan stunting, kematian ibu dan bayi. Semua hal tersebut salah satunya dilaksanakan oleh BKKBN.

Bambang mengungkapkan, BKKBN diharapkan dapat membaca situasi ini dengan membuat kebijakan dan rencana strategis dalam menanggulangi hal-hal tersebut. Sudah banyak kementerian dan lembaga yang melakukan berbagai program  seperti untuk mengentaskan Kematian Ibu dan Bayi dan Penanganan stunting, namun program-program tersebut belum terintegrasi dengan baik. Dia menjelaskan, kementerian dan lembaga terkait harus lebih sering duduk bersama agar konvergensi tersebut bisa terwujud.

Dia berharap, dengan diselenggarakannya Sarasehan Nasional ini dapat memberikan hasil dan rekomendasi yang penting untuk pemerintah, pemerintah provinsi dan kab/kota dalam merumuskan kebijakan soal kependudukan ke depannya. "Hasil pertemuan ini menjadi masukan berharga dalam menyajikan strategi, agar Indonesia emas di 2045 dapat tercapai," tegasnya.

Sementara itu, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengatakan desain besar pengendalian kependudukan penting untuk menyusun strategi dalam memetik bonus demografi. "Bonus demografi tidak akan bisa dipetik kalau tidak dipersiapkan meskipun proporsi usia produktif meningkat," tuturnya.

Hasto mengatakan bonus demografi yang bisa dipetik Indonesia pada 2030 menghadapi tantangan serius yang perlu diantisipasi. "Tantangan pertama adalah bonus demografi yang tidak merata di setiap provinsi di Indonesia," katanya.

Hasto menyebut terdapat anomali bonus demografi di beberapa provinsi. Karena itu perlu kajian mendalam untuk mengantisipasi anomali yang ada di provinsi-provinsi tersebut, seperti karakter yang berbeda-beda. Bahkan kajian di tingkat kabupaten/kota juga bisa berbeda. "Kajian di setiap provinsi, setiap kabupaten/kota penting dilakukan untuk mengantisipasi tantangan bonus demografi yang tidak merata," tuturnya.

Tantangan bonus demografi berikutnya adalah kualitas sumber daya manusia yang masih rendah. Hasto mengatakan perlu ada upaya-upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pemenuhan gizi keluarga.

"Tantangan selanjutnya adalah peran pemerintah daerah yang masih rendah. Pemerintah daerah seharusnya bisa mendukung bonus demografi melalui inovasi-inovasi yang dilakukan di daerah," pungkasnya.

Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman, sebagai tuan rumah kegiatan Sarasehan Nasional ini juga mengatakan tidak mau terbuai dengan bonus demografi yang belum tentu bisa didapatkan. Menurutnya, kalau penduduk Bangka Belitung sudah merasakan mendapatkan bonus demografi padahal belum tentu, itu bisa berbahaya.

Bonus demografi selama ini selalu dianggap menguntungkan karena besarnya jumlah penduduk Indonesia dengan usia produktif. Namun, bagi Erzal ini justru merupakan sebuah tantangan.

"Bonus demografi di mana jumlah penduduk aktif kita besar. Itu harus kita manfaatkan mendapatkan bonus. Kalau tidak kita dapatkan, bencana malah. Hati-hati," ujarnya.

Sementara itu, Pakar Komunikasi Prof Effendi Gazali selaku moderator kegiatan ini menyatakan dukungannya untuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) naik tingkat menjadi lembaga kementerian di pemerintah pusat.

"Saya dan Prof Siti Zuhro sangat mendukung, saya rasa pak Menteri PPN juga mengatakan bagus usulan itu supaya negara hadirnya lebih terasa,” ungkapnya.

Ia melihat, tugas dan peran BKKBN untuk saat ini bukan lagi seperti Badan/Lembaga kelas B. Pihaknya sepakat kelembagaan BKKBN ini harus ditingkatkan menjadi Kementerian Kependudukan/Kepala BKKBN.

Hal itu, kata Effendi Gazali, dipedomani dari tugas BKKBN untuk saat ini tidak sekedar menurunkan angka kelahiran dalam keluarga. Tentunya setelah terbentuk menjadi kementerian, BKKBN disarankannya dapat mengembangkan grand design pada fungsi dan perannya. (HUMAS)