Logo
images

Koordinasi dan Sinergi Lintas Sektor Penentu Keberhasilan Pengembangan Kampung KB

Jakarta – Tidak hanya mengandalkan partisipasi masyarakat, pengembangan program Kampung KB di Indonesia harus didukung semua pihak. Demikian disampaikan Agus Sukiswo, Plt. Deputi Bidang Advokasi Penggerakan dan Informasi, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) saat membuka acara Forum Komunikasi Kemitraan, Rabu (11/10) di Jakarta.
 
Dalam forum yang mengundang mitra kerja BKKBN baik dari pemerintah maupun sektor lainnya, Agus yang mewakili Kepala BKKBN berharap kepada mitra kerja agar lebih proaktif dan tidak segan untuk merancang kegiatan bersama-sama. “Khususnya untuk program Kampung KB, dan lebih jauhnya program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga, kami mengharapkan sinergi dan koordinasi semua pihak,” tegasnya.
 
Kampung KB sendiri merupakan amanat Presiden RI sebagai bentuk optimalisasi program KB yang banyak terkendala. Program Kampung KB pertama kali dicanangkan pada tanggal 14 Januari 2015, di Desa Mertasinga, Cirebon Jawa Barat. 
 
Kampung KB dikembangkan sebagai model dan metode penggarapan daerah-daerah legok  untuk memastikan setiap wilayah nusantara  dijangkau oleh pelayanan informasi, pelayanan teknis medis dan pelayanan pengasuhan keluarga. Saat ini, program Kampung KB telah berjalan dengan capaian 1 kampung KB per kabupaten/ kota di tahun 2016, berlanjut dengan perluasan program pembentukan 1 Kampung KB di setiap kecamatan.
 
Dalam kesempatan yang sama, Asisten Deputi Kependudukan dan KB Kemenko PMK-RI, Imam Pasli menyampaikan beberapa arahan Presiden RI tentang program yang tengah berjalan ini. Dituturkan Imam, program Kampung KB termasuk dalam salah satu di antara program percepatan pembangunan desa secara terpadu.
 
Untuk itu sambung Imam, Presiden berharap program Kampung KB tidak berhenti di pencanangan. “Untuk itu, peran kepala daerah perlu ditingkatkan untuk mensukseskan kampung KB. Selain itu, Kampung KB juga harus memiliki sasaran yang jelas dan indikator yang terukur,” lanjut Imam.
 
Mengingat pembangunan Kampung KB bersifat lintas kementerian dan lembaga, Imam menambahkan, diperlukan koordinasi, sinergi dan penajaman program serta kegiatan pembangunan yang intensif antara semua kementerian dan lembaga terkait dengan pemangku kepentingan lainnya, terutama masyarakat dan aparat desa.
 
Di hadapan forum yang turut mengundang beberapa perwakilan dari kabupaten/ kota, Imam menekankan agar pihak-pihak yang terkait langsung dengan program KB dapat memastikan bahwa intervensi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan memang betul-betul  dibutuhkan sehingga tidak terjadi ketidaksesuaian dan salah sasaran. 
 
“Perlu semua sektor untuk mengembangkan kampung KB. Setiap kementerian dan lembaga, pasti memiliki program di setiap level terendah. Ini akan mempermudah sinergi program untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan keluarga,” pungkasnya.
 
Kampung KB saat ini memang menjadi salah satu program andalan BKKBN sebagai pemangku amanat Presiden RI saat pencanangan Kampung KB dua tahun lalu. Sesuai dengan agenda prioritas pembangunan nasional pemerintah 2015-2019 yang disebut Nawacita, kampung KB dikembangkan  sebagai strategi untuk mendukung Nawacita, khususnya cita ke-3  yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memprioritaskan daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI, serta cita ke 8, yaitu melakukan revolusi karakter bangsa dengan melibatkan lintas sektor  dan organisasi kemasyarakatan.  
 
Melalui forum kemitraan inilah program Kampung KB diharapkan mendapatkan dukungan dari semua pihak, karena kunci penentu kesuksesan Kampung KB adalah sinergi dan koordinasi semua piihak, baik pemerintah maupun masyarakat. (HUMAS)