Logo
images

Pembukaan Konsolidasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) BKKBN (25/04/2017)

Konsolidasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah APIP BKKBN 2017

Bandung - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Surya Chandra Surapaty mengharapkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) BKKBN dapat menjadi agen perubahan suatu organisasi. Surya optimis dengan lancarnya kinerja APIP dapat menghasilkan revolusi mental dalam birokrasi di suatu lembaga pemerintahan.

"Tugas APIP adalah terbentuknya lembaga atau kementerian yang transparan dan akuntabel. Saya berharap seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam BKKBN dapat berjalan dengan baik," kata Surya dalam sambutannya di acara konsolidasi APIP BKKBN di Bandung Jawa Barat, Selasa (25/4/2017).

Surya menambahkan seiring dengan dinamika pemerintahan saat ini, APIP tidak hanya terfokus pada temuan hasil pemeriksaan namun sebagai assurance strategic advice sehingga mampu memberikan nilai tambah, memberikan peringatan dini (early warning system) atas risiko yang mungkin terjadi.

"APIP juga harus mampu mendorong terjadinya proses yang positif dalam menciptakan wilayah bebas korupsi dan menjunjung tinggi reformasi birokrasi," jelasnya.

Inspektur Utama (Irtama) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Agus Sukiswo dalam kesempatan tersebut mendorong BKKBN mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan acuan wilayah bebas korupsi dan wilayah melayani sepenuh hati tanpa pungli. 

"Kita fokus buat BKKBN menjadi wilayah bersih melayani bebas korupsi tanpa pungli. Apalagi untuk pengadaan alat kontrasepsi yang di daerah-daerah misalnya kita harus awasi laporan pendistribusiannya bener atau gak. Apalagi kita juga ingin mencapai WTP tahun 2016 ini jadi kami akan dorong terus perbaikan pelaporan BKKBN yang transparan dan akuntabel," terang Agus kepada RRI di Bandung Jawa Barat, Selasa (25/4/2017).

Untuk itu Agus menambahkan BKKBN saat ini sedang melakukan konsolidasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Diharapkan Agus, BKKBN dapat menjadi agen perubahan suatu organisasi. 

"Dengan APIP program-program BKKBN harus dikawal agar transparan dan akuntabel. Kita belum pernah menerima laporan penyelewengan atau apapun itu. Untuk menghindari hal tersebut kami akan bentuk satgas pengendalian potensi penyelewengan," pungkas Agus.

Konsolidasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) BKKBN akan diselenggarakan hingga tanggal 28 April 2017 di Bandung. Konsolidasi APIP diharapkan dapat membuat BKKBN mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (RRI)