Logo
images

Kepala BKKBN Surya Chandra Surapaty dan Kepala BNPB Willem Rampangilei bersama Pejabat Tinggi Madya dan Pratama BKKBN-BNPB setelah penandatanganan kesepahaman bersama di Auditorium BKKBN (9/4/2017)

KESEPAHAMAN BERSAMA BKKBN-BNPB TINGKATKAN PELAYANAN PROGRAM KKBPK DI DAERAH RAWAN BENCANA

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, BKKBN (9/4/2017) Jakarta - Permasalahan kependudukan dan KB sangat luas dan kompleks bukan tanggung jawab Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) semata. Namun demikian,  BKKBN  terus berupaya menyinergikan dan menggaungkan tentang pentingnya Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga pada masyarakat (KKBPK). BKKBN terus menerus menjalin kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan melalui kerja sama dalam beragam bentuk. Salah satunya melalui penandatanganan Kesepahaman Bersama antara Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait dengan Upaya Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dalam penanggulangan bencana. Penandatanganan Kesepahaman Bersama dilaksanakan di Auditorium BKKBN, dihadiri Kepala BKKBN Surya Chandra Surapaty dan Kepala BNPB Willem Rampangilei. (9/4/2017).

Dalam sambutannya Kepala BKKBN Surya Chandra Surapaty menjelaskan “Kesepahaman bersama ini diselenggarakan untuk memberikan penekanan dalam rangka meningkatkan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga khususnya pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi daerah bencana dan konflik,” jelas Surya  

Ruang lingkup kesepahaman bersama antara BKKBN dan BNPB itu sendiri meliputi : Pemanfaatan data dan informasi program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga; Pemanfaatan data dan informasi peta resiko dan rawan bencana; Memfasilitasi pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK); Pemanfaatan program KKBPK; Memfasilitasi pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi; Memfasilitasipelayanan ketahanan keluarga; Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) para pihak.

Sementara itu Kepala BNPB Willem Rampangilei dalam kesempatan tersebut menyampaikan “Saya harap kerjasama ini dapat memberi informasi dan edukasi kesehatan KB terhadap masyarakat terdampak bencana, maupun masyarakat umum  dengan pelayanan ini bisa mengurangi resiko dampak bencana sehingga mampu  menciptakan masyarakat yang “tangguh” bencana.” tegas Willem

 Sesuai dengan Nawacita khususnya Cita ke-3 “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam rangka negara kesatuan”, Program KKBPK harus dapat menjangkau wilayah-wilayah dengan kriteria miskin, padat penduduk, wilayah nelayan, daerah kumuh, dan daerah tertinggal lainnya. Hal ini dilakukan agar masyarakat yang tinggal didaerah-daerah tersebut dapat merasakan manfaat kegiatan Program KKBPK secara langsung. Pemerataan pengelolaan dan pelaksanaan Program KKBPK, terutama di daerah yang memiliki capaian rendah, termasuk Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK) termasuk Daerah Rawan Bencana, juga sangat diperlukan dukungan komitmen bersama antara BKKBN dan BNPB serta pemangku kepentingan lainnya dalam upaya penanggulangan  pencegahan kesiapsiagaan, penanganan dan rehabilitasi pasca bencana.

Kemitraan antara BKKBN dan para pemangku kepentingan dan mitra kerja telah memberikan kontribusi yang besar. Keberhasilan Program KB dalam penurunan angka kelahiran dari 5,6 anak per wanita pada tahun 1970-an menjadi 2,6 anak per wanita pada awal tahun 2000-an tidak lepas dari peran kemitraan tersebut. Keberhasilan penurunan angka kelahiran melalui pelembagaan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS) turut membantu peningkatan pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, perekonomian. Program KB yang ditengarai berkontribusi terhadap kelahiran tercegah sebesar 100 juta jiwa dalam empat dasawarsa.

Dalam kesempatan tersebut Surya Chandra Surapaty juga mengingatkan kembali bahwa keluarga adalah pilar pembangunan bangsa. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi kebutuhan “asah, asih, dan asuh“. Keluarga menjadi ajang yang paling sempurna untuk menanamkan ketiga nilai Revolusi Mental, yaitu integritas, etos kerja, dan gotong royong, dan membangun karakter sejak dini. Saya berharap penandatanganan Kesepahaman Bersama ini menjadi daya ungkit bagi sinergitas antara BKKBN dan para pemangku kepentingan/mitra kerja dalam pelaksanaan Program KKBPK untuk mewujudkan Indonesia Sejahtera, tutup Surya. (Humas)