Logo
images

Kepala BKKBN temui Gubernur Riau, Bahas Soal Program KKBPK hingga Geospasial Information System

Siaran Pers No. RILIS/121/B2/BKKBN/X/2019

 

Pekanbaru – Kepala BKKBN, dr. Hasto Wadoyo, Sp. OG (K) dalam kunjungannya ke Provinsi Riau beraudiensi dengan Gubernur Riau, Drs. Syamsuar, M.Si pada Kamis (06/11) di Kantor Gubernur Riau. Kedatangan Kepala BKKBN dalam rangka silaturahmi dan juga membahas kerjasama dalam tiga program yang di amanahkan kepada BKKBN yaitu, program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga.

“Untuk program kependudukan, kami mohon dukungan kepada pemerintah daerah, pak gubernur dan bupati, dalam pembuatan grand design pembangunan kependudukan (GDBK) di masing-masing daerah, kami akan membantu sepenuhnya, mulai dari Perwakilan BKKBN bersama dengan Bappeda karena ini kan lintas sektor, kuantitas penduduk yang ada, strategi untuk membangun, kita ikut seperti apa kebijakan Pak Gubernur”, ujar Kepala BKKBN.

Permasalahan program KB di Riau ini salah satunya karena terbatasnya jumlah penyuluh, menurut Kepala BKKBN Perwakilan Riau, rata-rata 1 (satu) bertanggung jawab atas 10 desa. Kepala BKKBN mengusulkan untuk penambahan penyuluh ditingkat lokal non ASN yang bukan menyuluh KB tetapi juga stunting dengan fokus penjarangan kehamilan. “Penyuluh ini langsung dibawah Gubernur dan Bupati, jadi kami harap ada penambahan ini”.

Gubernur menyambut baik dan siap membantu untuk mensukseskan program BKKBN di Provinsi Riau. “Memang kurang sekali penyuluh, iya bisa ditambahkan petugas lapangan, kami punya banyak pegawai honor di kantor sini, mungkin nanti bisa di evaluasi dan nanti bisa ditugaskan menjadi penyuluh, minimal 1 penyuluh pegang 3 desa”. Menurut Gubernur “Persoalan kependuduka di Riau ini karena banyaknya warga pendatang hidup dibawah garis kemiskinan, terkena stunting atau gizi buruk. Begitu di cek KTPnya bukan dari Riau tapi tetap kami layani walau mereka bukan warga kami tapi tetap mereka memiliki hak untuk menikmati pelayanan kesehatan, hanya saja banyak mereka yang tidak terdata, begitu sakit berat baru ketahuan, karena mereka bekerja di kebun sawit jadi buruh dan sebagainya”.

Selain itu, problem di Riau ini adalah remaja “Riau termasuk pintu masuknya narkoba dari Malaysia, kami sudah melaksanakan pertemuan dengan Wakil Mentri Malaysia dan Duta Besar juga terkait narkoba ini dan mereka menyambut baik hal ini. Kemarin kami sudah mengadakan kegiatan remaja internasional bekerjasama dengan BKKBN Provinsi Riau, kami adakan di Kabupaten Bengkalis sebagai upaya remaja menjadi lebih baik”.

Bonus demografi di Provinsi Riau sudah mulai terlihat, salah satu faktor adalah karena banyaknya pendatang dengan usia produktif untuk bekerja. Riau adalah salah satu Provinsi yang berbatasan langsung dengan Malaysia, banyaknya perkebunan sawit menjadi salah satu penyebab menjamurnya para migran dari beberapa daerah lain di Indonesia ke Provinsi ini.

Kepala BKKBN juga memberi masukan mengenai aplikasi Geospasial Information System yang telah beliau laksanakan sewaktu menjadi Bupati Kulon Progo, “jadi GIS ini bisa mengingatkan kapan Ibu hamil harus kontrol, kapan melahirkan, kapan anak harus suntik imunisasi, kapan harus kontrol KB dan sebagainya itu bisa terpantau dan bisa langsung di ingatkan ke ponsel warga”. Hal ini juga di sepakati oleh Gubernur Riau.

Dalam Audiensi ini juga turut hadir Kepala BKKBN Provinsi Riau, Drs. Agus Putro Proklamasi beserta beberapa jajarannya dan juga Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Pengendalian Penduduk, Andra Sjafril, SKM, M.Kes. (HMS)