Logo
images

Kepala BKKBN Hadiri Rapat Perdana dengan Komisi IX DPR RI

Siaran Pers No. RILIS/118/B4/BKKBN/XI/2019

Jakarta (05/11/2019) - Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, mengikuti Rapat Kerja dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) Komisi IX, dengan agenda Perkenalan dan Penjelasan BKKBN mengenai Visi dan Misi Presiden RI di Bidang Kependudukan.

Bertempat di ruang rapat Komisi IX DPR RI, Gedung Nusantara I Lantai 1, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, Selasa, (05/11). Rapat Kerja juga diikuti oleh Menteri Kesehatan RI Terawan Agus Putranto, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K. Lukito, Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Tb Choesni, dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris.

Rapat tersebut dimulai dari perkenalan pimpinan dan seluruh anggota Komisi IX DPR RI. Adapun rapat kerja perdana ini yaitu mendengarkan paparan masing-masing rancangan teknokratik RPJMN 2020-2024, hingga program dan kegiatan masing-masing Kementerian/Lembaga untuk mendukung tercapai nya visi dan misi Presiden RI.

Dalam pemaparannya Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menyampaikan beberapa terobosan program diantaranya melalui penyusunan Indeks Pembangunan Keluarga (IPK), Grand Desain Pembangunan kependudukan (GDPK) serta rebranding BKKBN secara menyeluruh untuk menyesuaikan diri dan tetap relevan dengan kondisi terkini. Beberapa Anggota Dewan Komisi IX mendukung Rebranding BKKBN dan berharap program KB akan kembali seperti dahulu lagi.

Hasto mengajak masyarakat untuk turut serta dalam proses rebranding ini dengan menggelar lomba logo, tagline, dan jingle. “Dulu BKKBN terkenal dengan program Keluarga Berencana (KB), 2 anak cukup dan kontrasepsi. Padahal BKKBN sejatinya lebih luas dari itu. BKKBN memiliki program dengan cakupan yang luas, yaitu Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, yang dijalankan secara nasional”, jelas Hasto.

Rapat kerja juga membahas beberapa agenda utama di bidang kesehatan, seperti penanganan stunting, penyelesaian defisit BPJS Kesehatan, serta penyelesaian masalah harga obat dan minimnya penggunaan alat kesehatan produksi dalam negeri. (HUMAS)