Logo
images

KEMITRAAN KERJA, JAMINAN KEBERHASILAN PROGRAM KKBPK

JAKARTA - BKKBN sangat menyadari bahwa BKKBN tidak dapat melaksanakan Program KKBPK sendirian. Keberhasilan Program KKBPK tidak ditentukan oleh BKKBN saja. Karena itu, BKKBN membutuhkan dukungan komitmen, kepedulian tinggi, partisipasi, dan kerja sama dari para pemangku kepentingan dan mitra kerja di seluruh tingkatan wilayah di Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Badan Kependududkan, Keluarga Berencana Nasional Surya Chandra Surapaty pada pembukaan pertemuan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Kemitraan tahun 2017 pagi ini Kamis, 9 Februari 2017 bertempat di Mercure Convention Centre Ancol Jakarta.

Pertemuan yang dihadiri oleh para pejabat pimpinan tinggi madya BKKBN, para pejabat pimpinan tinggi pratama BKKBN, para pemangku kepentingan program KKBPK dan mitra kerja BKKBN, baik yang berasal dari unsur pemerintah, swasta, maupun masyarakat serta para Pejabat Administrator BKKBN Pusat dan Perwakilan BKKBN Provinsi seluruh Indonesia ini mengambil tema “Peningkatan Peran Pemangku Kepentingan dan Mitra Kerja dalam Penggarapan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga.”

Pada kesempatan yang istimewa ini, atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Surya Chandra menghaturkan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap pemangku kepentingan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) serta mitra kerja BKKBN atas dukungan komitmen dan partisipasi aktif dalam penyelenggaraan Program KKBPK selama ini.

Rakornis Kemitraan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Nasional Program KKBPK. Secara khusus, Rakornis Kemitraan diselenggarakan untuk memberikan penekanan kepada peningkatan peran pemangku kepentingan dan mitra kerja dalam operasionalisasi Program KKBPK. Untuk itu, Rakornis Kemitraan tahun 2017 bertujuan untuk mengoptimalkan peran serta pemangku kepentingan dan mitra kerja dalam operasionalisasi Program KKBPK pada umumnya, khususnya di Kampung KB dan daerah legok, serta menyusun rencana tindak lanjutnya.

Kemitraan dengan para pemangku kepentingan dan mitra kerja yang dibangun BKKBN diwadahi dalam Nota Kesepahaman Bersama atau Memorandum of Understanding (MoU). Berdasarkan data BKKBN tahun 2016, terdapat sebanyak 110 Nota Kesepahaman Bersama antara BKKBN dan para pemangku kepentingan/mitra kerja.

Tujuan penyelenggaraan Rakornis Kemitraan tahun 2017 ini sejalan dengan upaya pencapaian sasaran-sasaran pembangunan kependudukan dan keluarga berencana sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Sasaran-sasaran tersebut di antaranya menurunkan angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) dari 2,6 menjadi 2,28 anak per wanita, meningkatkan pemakaian alat/obat kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/CPR) dari 61,9 persen menjadi 66,0 persen, dan menurunkan kebutuhan ber-KB yang tidak terlayani (unmet need) dari 11,4 persen menjadi 9,91 persen pada tahun 2019. Tentunya, untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut diperlukan upaya ekstra dari BKKBN dengan dukungan para pemangku kepentingan dan mitra kerja dalam pelaksanaan Program KKBPK ke depan.

Surya memaparkan bahwa dalam rangka pencapaian sasaran-sasaran pembangunan kependudukan dan keluarga berencana di atas, maka arah kebijakan dan strategi BKKBN dalam menyelenggarakan pembangunan kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga tahun 2015-2019 telah dirumuskan sebagai berikut:

 1) peningkatan akses dan pelayanan KB yang merata dan berkualitas;

2) penguatan advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) KKBPK;

3) peningkatan pembinaan ketahanan remaja;

4) peningkatan pembangunan keluarga; dan

5) penguatan regulasi, kelembagaan, serta data dan informasi.

Surya menambahkan bahwa pada tahun 2017 ini BKKBN akan kembali menyelenggarakan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI). SDKI merupakan evaluasi terhadap kinerja Program KKBPK sehingga hasil SDKI 2017 akan menjadi rapor penyelenggaraan Program KKBPK di Indonesia selama 5 tahun berjalan. BKKBN tidak ingin mengulang hasil yang ditunjukkan dua SDKI terdahulu (2007 dan 2012), yaitu angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) di Indonesia, yang tertahan pada angka 2,6 anak per wanita sejak SDKI 2002-2003.

Sekaitan dengan itu, Surya mengharapkan kesediaan para mitra kerjauntuk memperkuat  koordinasi operasional dan memberikan fokus perhatian terhadap Program KKBPK di wilayah kerja masing-masing. Hal ini termasuk dukungan dan perhatian terhadap pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan KB pascapersalinan.

Sebagai lembaga pemerintah, BKKBN turut berupaya mewujudkan 9 Agenda Prioritas Pembangunan (Nawa Cita) pemerintahan Jokowi-JK Dimension 2015-2019. BKKBN turut berperan melaksanakan Strategi Pembangunan Nasional 2015-2019 dengan fokus penggarapan pada Dimensi Pembangunan Kesehatan serta Mental/Karakter (Revolusi Mental) yang diintegrasikan ke dalam Program KKBPK. Untuk itu, Program KKBPK dan berbagai kegiatan prioritas di dalamnya senantiasa diarahkan untuk mewujudkan Nawa Cita, terutama Cita ke-3 “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”, Cita ke-5 “meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia”, dan Cita ke-8 “melakukan revolusi karakter bangsa” yang diawali dengan Revolusi Mental.      

Salah satu bentuk upaya nyata di lapangan yang telah dilakukan untuk mewujudkan ketiga Cita tersebut adalah pembentukan Kampung KB. Sejak dicanangkan oleh Presiden Jokowi DAN Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, pada 14 Januari 2016, berdasarkan Laporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan di Kampung KB Triwulan IV Tahun 2016, sampai dengan bulan Januari 2017, Kampung KB telah dicanangkan di 487 dari 514 kabupaten dan kota (95 persen) di seluruh Indonesia.

Untuk itu Surya menginstruksikan kepada Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi seluruh Indonesia agar melaksanakan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program4 KKBPK yang dilanjutkan dengan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) untuk menjabarkan secara rinci rencana tindak sampai tingkat lini lapangan.

Diakhir sambutannya, Surya berharap melalui Rakornis Kemitraan ini, seluruh pemangku kepentingan dan mitra kerja dapat menghasilkan rencana tindak bersama dalam implementasi Program KKBPK di lapangan. Hal ini demi tercapainya sasaran Program KKBPK tahun 2017 sehingga akan mempercepat pencapaian sasaran pembangunan kependudukan dan keluarga berencana dalam RPJMN 2015-2019.