Logo
images

BKKBN Telah Memenuhi Target Penilaian Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP Tahun 2019

Siaran Pers No. RILIS/138/B4/BKKBN/IX/2019

Jakarta (05/12/2019) – Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangungan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) target Maturitas/Kematangan Penyelenggaran Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk Tahun 2019 adalah Level 3. Oleh karena itu Pemerintah diwajibkan menyelenggarakan SPIP secara menyeluruh, mulai dari pengenalan konsep dan pedoman untuk penyelenggaraan SPIP, hingga pengukuran keberhasilan penyelenggaraan SPIP dengan metodologi yang dapat mengukur peran SPIP dalam mendukung penyelenggaraan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Dalam sistem manajemen pemerintah, pengawasan intern merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance), dengan perwujudan peran yang mampu memberikan peringatan dini (early warning) dalam penyelenggaraan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) sehingga dapat berjalan baik dan akuntable.

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dr. Hasto Wardoyo, SP.OG(K) menerima Hasil Quality Assurance Penilaian Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP oleh Plt. Deputi Kepala BPKP Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada Kamis, 5 Desember 2019 yang bertempat di Ruang Kepala BKKBN, Jakarta. Acara ini pun turut dihadiri oleh Para Pejabat Tinggi Madya BKKBN, Para Pejabat Tinggi Pratama BKKBN, Tim Quality Assurance Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP BPKP, APIP di Lingkungan Inspektorat Utama.

Hasil Quality Assurance Penilaian Maturitas SPIP BKKBN di Tahun 2019 mengalami kenaikan dari dari level 2,2 (tahap berkembang) pada tahun 2016 menjadi level 3,2 (tahap terdefinisi) serta Kapabilitas APIP di level 3, yang membuat BKKBN telah sesuai dengan target RPJMN 2015-2019.

Dalam sambutannya dr. Hasto Wardoyo, SP.OG(K) mengungkapkan “untuk meyakini bahwa SPIP bukan sekedar kewajiban tapi merupakan kebutuhan untuk menuju tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, saya mengharapkan agar seluruh pejabat di lingkungan BKKBN dapat memperhatikan, mengerti dan memahami apa itu tingkat kematangan pelaksanaan SPIP (maturitas SPIP) serta dapat mengimplementasikan dengan baik dalam tata kelola administrasi dan pemerintahan sehingga dalam pelaksanaannya tidak mengalami kesulitan serta tidak sampai berhadapan dengan hukum” tuturnya.

Pengendalian Intern Pemerintah dapat tercapai pada setiap penyelenggaraan kegiatan jika dimulai dari proses perencanan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan pertanggungjawaban telah dilakukan secara tertib, terkendali, akuntabel, efektif dan efisien. Proses pengendalian ini membutuhkan sistem yang dapat memberi keyakinan memadai, bahwa peyelenggaraan dapat dilaksanakan dengan baik, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, penilaian maturitas penyelenggaran SPIP merupakan media pengukuran tentang keberhasilan penyelenggaraan SPI oleh pemerintah dalam mendukung peningkatan kinerja transparasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Hasto berharap “hal ini tidak membuat kita menjadi tinggi hati namun harus tetap melaksanakan tugas dengan handal, profesional, dan tetap berupaya meminimalisasi seluruh kekurangan,hambatan atau catatan atas pelaksanaan maturitas SPIP. Kita tetap harus berupaya peningkatan kinerja yang lebih baik menuju level 4 maturitas SPIP dan kapabilitas APIP level 4, serta tidak hanya berkerja namun juga berkarya pada setiap upaya yang kita lakukan” harap Hasto. (HUMAS)