Logo
images

BKKBN Resmikan e-Koren: Tingkatkan Efektifitas, Transparansi dan Akuntabilitas Penyusunan Program dan Anggaran

Jakarta  - Melalui Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), pada tahun 2018 BKKBN mendukung dan berkontribusi terhadap 4 dari 10 Prioritas Nasional yang ada. Keempat Prioritas Nasional tersebut adalah Kesehatan, Pembangunan Wilayah, Penanggulangan Kemiskinan, serta Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan.Untuk itu, BKKBN akan mengevaluasi kembali berbagai program dan anggaran agar lebih efektif dan efisien sehingga dapat mendukung upaya pencapaian keempat Prioritas Nasional.

Untuk mendapatkan hasil penyusunan program dan anggaran yang efektif, transparan dan akuntabel, hari ini 8 Juni 2017 dilakukan peresmian e-Koren pada situs BKKBN (https://e-koren.bkkbn.go.id/). Keberadaan  e-Koren diharapkan akan mempercepat akses informasi dan data pendukung kelancaran penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) oleh seluruh unit kerja baik di BKKBN Pusat maupun Perwakilan BKKBN Provinsi secara masif. Peresmian e-Koren dilaksanakan di ruang NKKBS Kantor Pusat BKKBN, diikuti seluruh komponen BKKBN pusat maupun Perwakilan BKKBN Provinsi melalui Video Conference. Turut hadir dalam kesempatan tersebut dari Kementerian Keuangan dan Bappenas.

Dalam sambutannya Kepala BKKBN Surya Chandra Surapaty menyampaikan, “Anggaran negara harus bermanfaat untuk rakyat dan berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Pengembangan kebijakan anggaran belanja yang dilakukan harus berdasarkan money follows program. Artinya, semua tugas dan fungsi tidak lagi harus dibiayai secara merata, melainkan mengacu kepada program-program yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap pembangunan nasional”. Jelas Surya.

Portal e-Koren adalah portal untuk memfasilitasi proses pelaksanaan penyusunan  perencanaan program dan anggaran berbasis Teknologi Informasi di BKKBN. Hal ini untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi dalam konteks transparansi dan akuntabilitas. Kemudian, dari sisi anggaran akan menghasilkan penghematan yang cukup signifikan. Dengan terselenggaranya Koren berbasis teknologi informasi ini, diharapkan akan tercipta sistem perencanaan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Menindaklanjuti instruksi Presiden Joko Widodo mengenai perubahan pendekatan perencanaan pada RKP. Terkait dengan pendekatan berdasarkan money follows program tersebut BKKBN telah merumuskan kebijakan yang konkret yaitu :

  • Pengembangan dan intensifikasi “Kampung KB” sebagai program prioritas BKKBN;
  • Pengembangan strategi perencanaan Program KKBPK dengan menggunakan pendekatan Holistik, Integratif dan Spasial (HITS);
  • Pendayagunaan PLKB/PKB pasca alih kelola dari pemerintah daerah (Kabupaten dan Kota) ke Pemerintah Pusat (BKKBN) menjadi Penyuluh KKBPK;
  • Pemenuhan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi (Alokon) secara merata dan berkualitas;
  • Mengedepankan integrasi kegiatan bersama mitra dalam program KKBPK.

Kepala BKKBN Surya Chandra Surapaty menegaskan “Saya minta agar kelima kebijakan tersebut menjadi perhatian dalam perencanaan program dan anggaran BKKBN tahun 2018. Untuk mempercepat keberhasilan pelaksanaan Program KKBPK sekaligus pencapaian target prioritas nasional, dan melalui e-Koren akan mempercepat akses informasi dan data pendukung kelancaran penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran BKKBN.” tutup Surya (HUMAS)