Navigate Up
Sign In
Sengketa Informasi
Dalam hal terjadi sengketa informasi publik, penyelesaianya dapat  dilakukan dengan mengajukan gugatan melalui  Peradilan Umum atau ke  Peradilan Tata Usaha Negara dengan terlebih dahulu mengajukan keberatan kepada  atasan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi  serta penyelesaian melaui komisi informasi.
Adapun alur penyelesaian sengketa informasi publik  menurut Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah sebagai berikut :

I. PROSEDUR KEBERATAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI KOMISI INFORMASI
Pasal 35 ayat (1) berbunyi : Setiap Pemohon informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi berdasarkan  alasan berikut :
a. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan  alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 (Informasi yang dikecualikan) Pasal 17 berbunyi :
Setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali :
a. informasi publik yang apabila di buka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat :
  1. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
  2. Mengungkap identitas informan, pelapor,saksi dan /atau korban yang
  3. Mengetahui  adanya tindak pidana;
  4. Mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
  5. Membahyakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan /atau keluarganya; dan /atau
  6. Membahyakan keamanan peralatan sarana, dan/atau  prasarana penegak hukum.     
b.  Informasi publik yang apabila di buka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas  kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
c.  Informasi publik yang apabila di buka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahan dan keamanan yaitu :
  1. Informasi tentang strategi, intelijen, operasi,  taktik dan tekhnik yang berkaitan dengan penyelenggaraan system pertahan dan keamanan Negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri ;
  2. Dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, tekhnik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan system pertahanan dan keamanan Negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi;
  3. Jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan system pertahanan dan keamanan Negara serta rencana pengembanganya;
  4. Gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan /atau instalasi militer;
  5. Data perkiraan kemampuan militer dan pertanahan  Negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi Negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan Negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia;
  1. System persandian Negara; dan/atau
  2. System intelijen Negara
d.  Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
e. Informasi publik yang apabila di buka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional:
  1. Rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan asset vital milik Negara;
  2. Rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga dan model operasi institusi keuangan;
  3. Rencana awal perubahan sukubunga bank, pinjaman  pemerintah, perubahan pajak, tariff, atau pendapatan Negara/daerah lainya;
  4. Rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau property;
  5. Rencana awal investasi asing;
  6. Proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau
  7. Hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang. 
f. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri:
  1. Posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh Negara dalam hubunganya dengan negosiasi internasional;
  2. Korespondensi diplomatic antar Negara
  3. System komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional; dan/atau
  4. Perlindungan dan pengamanan insfratruktur strategis idonesia di luar negeri.
g.   Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
h.   informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi yaitu :
  1. Riwayat dan kondisi anggota kelurga;
  2. Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
  3. Kondisi keuangan, asset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
  4. Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau
  5. Catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.
l. Memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan komisi informasi atau Pengadilan;
j.  Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang

b. Tidak disediakanya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Pasal 19 berbunyi : Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di setiap badan publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang
c. Tidak ditangapinya permintaan informasi ;
d. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta ;
e. Tidak dipenuhinya permintaan informasi ;
f. Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan atau ; g. Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur Undang-Undang Ayat (2)  alasan sebagaimana maksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g dapat
diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak 
Pasal 36 ayat (1) berbunyi :
 Keberatan diajukan oleh pemohon informasi publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukanya alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) Ayat (2)  menyatakan, atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis Ayat (3)   alasan tertulis disertakan bersama tanggapan apabila atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) menguatkan putusan yang ditetapkan oleh
bawahanya.

II. PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI KOMISI INFORMASI
Pasal 37 ayat (1), Upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan kepada komisi informasi pusat dan/atau komisi informasi provinsi  dan/atau komisi informasi kabupaten/kota sesuai dengan kewenanganya apabila tanggapan atasan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan pemohon informasi publik
           ayat (2), Upaya penyelesian  sengketa informasi publik diajukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas ) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana  dmaksud dalam pasal 36 ayat (2)
Pasal 38 ayat (1), Komisi informasi Pusat dan komisi Informasi provisnsi dan atau komisi informasi Kabupaten kota harus mulai mengupayakan penyelesian sengketa informasi publik melalui mediasi dan atau ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima
permohonan penyelesian sengketa informasi publik
            Ayat (2), Proses Penyelesian sengketa informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lambat diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari kerja
Pasal 39, Putusan komisi informasi yang berasal dari kesepakatan melalui mediasi bersifat final dan mengikat

III. PENYELESAIN MELALUI MEDIASI
Pasal 40 ayat (1),  Penyelesain melaui mediasi merupakan pilihan para pihak dan bersifat
sukarela
       Ayat (2), Penyelesian sengketa melalui mediasi hanya dapat dilakukan terhadap pokok
perkara yang terdapat dalam pasal 35 ayat (1) huruf b,c,d,e,f dan g

IV. PENYELESAIAN MELALUI AJUDIKASI
Pasal 42, Penyelesaian sengketa informasi publik melalui ajudikasi non litigasi oleh komisi informasi hanya dapat ditempuh apabila upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa atau salah satu atau para pihak yag bersengketa menarik diri dari perundingan
Pasal 43 ayat (1), Sidang komisi informasi yang memeriksa dan memutus perkara paling sedikit 3 (tiga) orang anggota komisi atau lebih dan harus berjumlah gasal
     Ayat  (2), Sidang komisi informasi bersifat terbuka untuk umum
     Ayat (3), Dalam hal pemeriksaan berkaitan dengan dokumen-dokumen yang termasuk dalam pengecualian sebagaimana maksud pasal 17 maka sidang pemeriksaan perkara bersifat tertutup
   Ayat (4), Anggota komisi informasi wajib menjaga rahasia dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

V. PEMERIKSAAN
Pasal 44 ayat (1), Dalam hal komisi informasi menerima permohonan penyelesaian sengketa informasi publik, komisi informasi memberikan salinan permohonan tersebut kepada pihak termohon
       Ayat (2),  Pihak termohon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pimpinan badan publik atau pejabat terkait yang ditunjuk yang didengar keteranganya dalam proses pemeriksaan
       Ayat (3), Dalam hal pihak termohon sebagaimana dimaksud dalam ayat(2) komisi informasi dapat memutus untuk mendengar keterangan tersebut secara lisan ataupun tertulis
       Ayat (4), Pemohon informasi publik dan termohon dapat mewakilkan kepada wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu

VI. PEMBUKTIAN
Pasal 45 ayat (1), Badan pubilk harus membuktikan hal-hal yang mendukung pendapatnya apabila menyatakan tidak dapat memberikan informasi dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan pasal 35 ayat 1 huruf a
       Ayat (2), Badan publik harus menyampaikan alasan yang mendukung sikapnya apabila pemohon informasi publik mengajukan permohonan penyelesian sengeta informasi publik sebagaimana diatur dalam pasal 35 ayat (1) huruf b sampai g

VII. PUTUSAN KOMISI INFORMASI
Pasal 46 ayat (1),  Putusan komisi informasi tentang pemberian atau penolakan akses terhadap seluruh atau sebagian informasi yang diminta berisikan salah satu perintah dibawah ini
a. Membatalkan putusan atasan badan publik dan memutusskan untuk memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh pemohon informasi publik sesuai dengan keputusan komisi informai atau pejabat pengelola informasi 
b. Mengukuhkan putusan atasan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi untuk tidak memberikan informasi yang diminta sebagian atau seluruhnya sebagiman dimaksud dalam pasal 17
       Ayat (2), Putusan komisi informasi tentang pokok-pokok keberatan sebagaimana maksud pasal 35 ayat 1 huruf b sampai g berisikan salah satu perintah dibawah ini
a. Memerintahkan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi untuk menjalankan
kewajibanya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini
b. Memerintahkan badan publik untuk memenuhi kewajibanya dalam jangka waktu
pemberian informasi sebagaimana diatur dalam undang2 ini atau
c. Mengukuhkan pertimbangan atasan badan publik atau memutuskan mengenai biaya
penelusuran dan/atau penggandaan informasi
    Ayat (3), Putusan komisi informasi diucapkan dalam sidang yang terbuka unutuk umum kecuali putusan yang menyangkut informasi yang dikecualikan
      Ayat (4), Komisi informasi wajib memberikan salinan putusnya kepada para pihak yang bersengketa
    Ayat (5), Apabila ada anggota komisi yang dalam memutus suatu perkara memiliki pendapat yang berbeda dari putusan yang diambil, pendapat anggota komisi tersebut dilampirkan dalam putusan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan tersebut

VIII. GUGATAN KE PENGADILAN DAN UPAYA HUKUM KASASI
Pasal 47  ayat (1), Pengajuan gugatan dilakukan melaui Pengadilan Tata Usaha Negara  apabila yang digugat adalah badan publik negara
               ayat (2), Sedangkan gugatan melaui Pengadilan Negeri apabila yang digugat adalah badan publik selain badan publik  Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pasal 48 ayat (1),  Pengajuan gugatan hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan ajudikasi dari komisi informasi paling lambat 14 hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut
        Ayat (2), Sepanjang menyangkut informasi yang dikecualikan, sidang di  komisi informasi dan pengadilan bersifat tertutup
Pasal 49 ayat (1), Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadian Negeri dalam penyelesaian sengketa informasi publik tentang pemberian atau penolakan akses terhadap seluruh atau sebagian informasi yng diminta berisi salah satu perintah berikut :
            a. Membatalkan putusan komisi informasi dan atau memerinthkan
badan publik: 
1. Memberikan sebagian atau seluruh informasi yang dimohonkan
oleh pemohon informasi publik atau
3. Menolak memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh pemohon informasi publik
a. Menguatkan putusan komisi informasi dan atau memerintahkan badan publik:
  1. Memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh pemohon informasi public atau
  2. Menolak memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh pemohon informasi publik
Ayat (2), Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Negeri dalam menyelesaikan sengketa informasi publik tentang pokok-pokok keberatan sebagaimana maksud dakam pasal 35 ayat (1) huruf b sampai huruf g berisi salah satu perintah berikut :
a. Memerintahkan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi untuk menjalankan kewajibanya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini dan atau memerintahkan untuk memenuhi jangka waktu pemberian informasi sebagaimana diatur dalam undang-undang ini
b. Menolak permohonan pemohon iformasi publik atau c. Memutuskan biaya penggandaan informasi
d. Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Negeri memberikan salinan putusanya kepada para pihak yang bersengketa

KASASI
Pasal 50 berbunyi, pihak yang tidak menerima putusan Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Negeri dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung paling lambat dalam waktu 14 hari sejak diterimanya putusan Pengadilan  Tata Usaha Negara atau Pengadilan Negeri