Logo
images

Pelayanan KB yang Berkualitas Berkontribusi Terhadap Penurunan Angka Kematian Ibu

Siaran Pers No : RILIS/017/B4/BKKBN/IX/2018

Bogor (12/09/2018) – Upaya pemerintah dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk adalah melalui pelaksanaan Program Keluarga Berencana (KB) bagi Pasangan Usia Subur (PUS). Berdasarkan Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, pengendalian kuantitas penduduk dilakukan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara jumlah penduduk dengan lingkungan hidup, baik yang berupa daya dukung alam maupun daya tampung lingkungan serta kondisi perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya. Salah satu upaya pemerintah saat ini yang digalakkan adalah pemberian pelayanan KB yang berkualitas dengan diantaranya meningkatkan akses dan kualitas informasi, konseling dan pelayanan KB, jelas Plt. Kepala BKKBN Sigit Priohutomo pada Kegiatan Forum Peningkatan Pelayanan KB MKJP di Fasilitas Kesehatan Pemerintah/TNI di Hotel Sahira, Bogor-Jawa Barat.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman Bersama antara TNI dengan BKKBN dalam pelaksanaan Revitalisasi Program KB Nasional, imbuh Sigit. Selain itu Sigit juga menjelaskan tujuan kegiatan ini antara lain, (1) untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KBKR terutama (2) cara mengidentifikasi permasalahan dan kendala dalam meningkatkan pelayanan KB di Faskes TNI, (3) untuk mensosialisasikan kebijakan dan strategi program dalam upaya peningkatan pelayanan KB Era JKN di Faskes, (4) mensinergikan program KBKR dengan program TNI.

Saat ini Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Dalam mensukseskan program KKBPK dibutuhkan tenaga pengelola program yang kompeten, yaitu tenaga pengelola KB yang telah memenuhi standar kualitas, baik dari segi akademis, maupun teknik-teknik manajerial pelayanan/pengelolaan pogram KB, ujar Sigit. Upaya mengatasi berbagai persoalan kependudukan yang ada saat ini, tidak ada pemikiran lain selain melaksanakan dan mensukseskan Program KKBPK secara berkesinambungan. Apabila program Kependudukan dan KB gagal, maka kita semua akan memetik dampaknya di masa depan. Program KKBPK perlu dukungan semua jajaran komponen bangsa dan tidak mungkin dapat dilaksanakan hanya oleh kekuatan dan kemampuan yang dimiliki jajaran BKKBN, tegas Sigit. Kita semua menyadari masalah kependudukan adalah masalah negara yang tidak dapat berdiri sendiri, sehingga penanganannya memerlukan kerjasama dan kemitraan dengan segala pihak, termasuk TNI, tambah Sigit.

TNI mempunyai kekuatan yang luar biasa dalam Pembangunan Kependudukan dan KB dengan upaya untuk mewujudkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara kuantitas dan kualitas serta persebaran penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan guna menunjang pelaksanaan pembangunan nasional yang berkelanjutan. TNI juga berperan dalam menjangkau daerah-daerah perbatasan, terpencil dan kepulauan yang masih tinggi unmet need nya. Melalui kerjasama dengan TNI kita juga dapat meningkatkan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, karena TNI bersama Dharma Pertiwinya dapat melakukan pendekatan secara langsung kepada keluarga-keluarga.

Menyadari dengan rendahnya kualitas SDM akan mengakibatkan terjadinya lost generation yang berarti bahwa kita akan kehilangan 1 (satu) generasi yang nantinya akan menjadi tunas-tunas bangsa. Kerjasama BKKBN – TNI juga dapat menjangkau daerah-daerah sulit dengan pelayanan KB yang berkualitas dan merata, dan dalam upaya untuk menurunkan angka kematian ibu melahirkan, mengingat angka Kematian Ibu melahirkan masih sangat tinggi saat ini yaitu 359/100.000 KH (SDKI 2012). Faktor pemicu kematian ibu melahirkan disebabkan karena 4 Terlalu (terlalu banyak, terlalu sering, terlalu tua, dan terlalu muda melahirkan), di samping itu ada 3 T lainnya (terlamabat mengambil keputusan sehingga terlambat mendapatkan penanganan, telambat sampai ke tempat rujukan karena terkendala transportasi dan medan yang sulit, terlambat mendapat penanganan yang adekuat karena terbatasnya sarana dan sumber daya yang ada), tambah Sigit.

Sigit berharap, Forum Peningkatan Pelayanan KB MKJP di Fasilitas Kesehatan Pemerintah/TNI ini merupakan bentuk komitmen bersama untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB, dapat menghasilkan suatu rekomendasi tentang strategi untuk meningkatkan pelayanan KB MKJP, terutama di fasilitas Kesehatan TNI, dan forum diskusi peningkatan dari kegiatan yang telah dilakukan bersama TNI, sehingga dapat mengembangkan rencana kegiatan Kependudukan dan KB dalam upaya percepatan Program KKBPK, tutup Sigit. (HUMAS)