Logo
images

BKKBN Menyelenggarakan Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Siaran Pers No. RILIS/016/B4/BKKBN/IX/2018

JAKARTA (12/09/2018) – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyelenggarakan kegiatan sosialisasi berbagai peraturan tentang penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan BKKBN pada Rabu (12/09/2018), di Auditorium Kantor BKKBN, Jakarta. Kegiatan ini dibuka oleh Plt. Kepala BKKBN, dr Sigit Priohutomo, MPH dan dihadiri oleh Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya BKKBN, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Administor BKKBN, serta seluruh ASN BKKBN Pusat maupun Provinsi secara video conference.

Tujuan di adakannya kegiatan tersebut selain untuk melaksanakan amanat pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, sekaligus untuk memenuhi harapan Presiden sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2015-2019 bahwa target nilai Maturitas atau kematangan penyelenggaraan SPIP di seluruh Kementerian/Lembaga berada pada level 3 pada Tahun 2019. Penilaian Maturitas SPIP BKKBN Tahun 2016 berada pada Level 2,20 dengan enam saran BPKP kepada BKKBN dalam penyelenggaraan SPIP yang efektif. Tahun 2017 belum ada penilaian, tetapi dari BPKP  bahwa target 2018 harus mendorong dan menjadikan seluruh K/L berada maturitas level 2,8, ujar Sigit.

Enam saran BPKP kepada BKKBN dalam penyelenggaraan SPIP, meliputi: 1) Membuat Surat Edaran Kepala BKKBN tentang Penegakan Integritas dan ketaatan pegawai terhadap kode etik dan peraturan serta SOP di lingkungan BKKBN yang berlaku dan peran pengawasan atasan langsung; 2) Melakukan identifikasi dan analisis risiko serta rencana tindak pengendalian terutama untuk kegiatan utama/program strategis BKKBN; 3) Menginstruksikan Inspektur Utama BKKBN untuk melakukan penilaian atas penyelenggaraan SPIP pada masing-masing unit kerja, menyangkt PKPT berbasis risiko dan melakukan telaahan sejawat; 4) Melakukan pemantauan dan evaluasi serta mendokumentasikan secara tertulis atas implementasi penyelenggaraan SPIP; 5) Menyelesaiakan tindak lanjut rekomendasi BPK; dan 6) Menyusun rencana tindak pengendalian dan rencana aksi untuk meningkatkan level maturitas SPIP menjadi Level 3.

Plt. Kepala BKKBN mengatakan saat ini seluruh Unit Eselon I BKKBN Pusat dan seluruh Perwakilan BKKBN Provinsi telah melaksanakan seluruh rekomendasi BPKP dan menetapkan SK tentang Satgas Penyelenggaraan SPIP. “Untuk itu, dalam upaya percepatan pelaksanaan tugas Satgas dimaksud saya perintahkan kepada seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi selaku Penanggungjawab Satgas SPIP untuk membentuk perjanjian kerjasama dengan Perwakilan BPKP setempat sesuai dengan peraturan yang berlaku”, tegas Sigit.

BKKBN telah menerbitkan berbagai peraturan pendukung dalam penyelenggaraan SPIP di lingkungan BKKBN seperti; 1) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan BKKBN; 2) Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan BKKBN; 3) Keputusan Kepala BKKBN Nomor 129/KEP/B3/2017 tentang Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP di lingkungan BKKBN; 4) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Penilaian Risiko di lingkungan BKKBN. “Untuk itu saya minta semuanya untuk mempelajari dan memahami dan menerapkan apa yang tertuang di dalam berbagai peraturan tersebut”, terang Sigit.

Penerapan SPIP (terdapat 5 unsur SPIP: Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, serta Pemantauan) bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. “Dengan SPIP yang memadai diharapkan dapat mencegah terjadinya penyimpangan yang mempengaruhi upaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah di raih kembali, harap Plt Kepala BKKBN.

Dalam upaya mempertahankan perolehan kembali opini WTP, Sigit menyampaikan peningkatan nilai LAKIP/SAKIP/PMPRB dapat dilakukan melalui langkah-langkah perbaikan seperti peningkatan peranan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam  pendampingan penerapan dan peningkatan maturitas SPIP BKKBN. Khusus untuk Satgas SPIP BKKBN Pusat, Satgas SPIP Unit Eselon I BKKBN,  dan Satgas SPIP Perwakilan BKKBN Provinsi salah satunya dengan melanjutkan internalisasi penerapan SPIP melalui komunikasi aktif di lingkungan Satgas masing-masing sesuai Pedoman Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan BKKBN.

“Kepada seluruh pimpinan dan pegawai di Lingkungan BKKBN untuk saling mendukung dalam penerapan SPIP mulai dari proses perencanaan, penyelenggaraan/pelaksanaan sampai dengan evaluasi dan pelaporannya. Salah satu penerapan yang konkrit dalam pelaksanaan SPIP adalah penerapan disiplin, seperti hadir tepat waktu di kantor maupun saat penyelenggaraan kegiatan”, tutup Sigit. (HUMAS)