Navigate Up
Sign In
BKKBN > Berita Daerah > Kalimantan Barat Masih kekurangan 400-an PLKB
Kalimantan Barat Masih kekurangan 400-an PLKB
Thursday, May 3, 2012
Pontianak (02-05-2012) Berbeda dengan pulau Jawa 1 orang Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) menangani rata-rata 1 sampai 2 desa, di propinsi Kalimantan Barat 1 orang PLKB rata-rata harus menangani dan membina 6 sampai 7 desa. Artinya dengan jumlah desa di Kalimantan Barat yang mencapai 1.089 desa, Kalimantan Barat masih membutuhkan sedikitnya 400 orang PLKB. Sebelum otonomi daerah diterapkan, Kalbar memiliki lebih dari 700 orang PLKB. Namun sebagian besar PLKB sejak diberlakukan otonomi daerah banyak yang pindah tugas dan mendapatkan promosi jabatan struktural di sejumlah Struktur Organisasi Perangkat Daerah (SKPD) di kabupaten/kota di seluruh Kalbar, bahkan ada yang pindah tugas ke propinsi lain. Dengan jumlah PLKB aktif yang saat ini mencapai 328 orang, diyakini berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan bidang kependudukan dan KB. Oleh karenanya ketika membuka pelatihan Refresing bagi  PLKB/PKB/Koordinator KB Kecamatan se Kalbar yang berlangsung tadi malam, Kepala Perwakilan BKKBN Kalbar melalui Kabid Advokasi KIE, Penggerakan dan Informasi (ADPIN) Eka Sulistia Ediningsih,SH mengharapkan, Pemerintah Kabupaten/kota dapat mengalokasikan penambahan tenaga PLKB.”BKKBN  mendorong agar Pemerintah kabupaten/kota dapat merekrut PLKB, dengan harapan akan mendukung suksesnya pembangunan program kependudukan dan KB”ungkap Eka Sulistia Ediningsih.
    Kendati dihadapkan pada keterbatasan jumlah PLKB, namun Eka Sulistia Ediningsih mengharapkan PLKB yang ada saat ini lebih diberdayakan melalui peningkatan kemampuan dan profesionalismenya dalam melaksanakan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi program KKB kepada masyarakat di wilayah binaan masing-masing. Untuk itu ungkapnya, BKKBN secara bertahap akan terus melakukan pelatihan dan refresing kepada PLKB seperti yang dilaksanakan mulai tanggal 1 sampai 4 Mei 2012. Menanggapi keluhan  bahwa PLKB memerlukan biaya operasional seperti yang diutarakan Fatmawati 52 tahun yang sudah bertugas sebagai PLKB 20 tahun di kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu, Eka Sulistia Ediningsih mengatakan bahwa tahun ini Pemerintah telah mengalokasikan anggaran 1,7 Milyar. Dana tersebut akan didistribusikan ke daerah-daerah yang mekanismenya akan diatur melalui Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana (IPeKB). Diharapkan dana operasional tersebut akan dapat mendukung kinerja dan operasional PLKB, seperti ketika melakukan lobby, maupun ketika mengadakan pertemuan dengan masyarakat. Sementara itu Ketua Panitia Pelatihan Ir.Aulia Arif M.Si dalam laporannya mengatakan, pelatihan refresing bagi PLKB angkatan I ini diikuti 55 peserta, dan akan dilakukan sampai 5 tahap. (humas BkkbN)