Navigate Up
Sign In
BKKBN > Berita Daerah > KB Kulonprgo, Bersinergi Meraih Prestasi
KB Kulonprgo, Bersinergi Meraih Prestasi
Wednesday, April 6, 2011
Ada prestasi membanggakan  yang diraih Kulonprogo terkait dengan pengelolaan KB yang secara kelembagaan ditangani oleh Bidang Keluarga Berencana (KB) dan Bidang Keluarga Sejahtera (KS)  pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPDP dan KB) Kabupaten Kulonprogo. Prestasi yang dimaksud adalah diperolehnya predikat terbaik di antara kabupaten/kota se-DIY dalam hal kinerja selama tahun 2010 dengan nilai total 37, disusul Kabupaten Bantul (34), Gunungkidul (29), Sleman (28) dan Kota Yogyakarta (19). Penilaian tersebut tidak diperoleh dengan serta merta atau penilaian yang bersifat subyektif, tetapi telah diukur secara teliti dengan menggunakan sembilan parameter penilaian. Kesembilan parameter tersebut adalah sebagai berikut: (1) Pencapaian Peserta KB Baru (PB) Wanita, (2) PB Pria, (3) Pusat Informasi dan Konseling (PIK)  Remaja, (4) Keluarga memiliki balita aktif dalam Bina Keluarga Balita (BKB), (5) Keluarga memiliki remaja aktif dalam Bina Keluarga Remaja (BKR), (6) Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) masuk direktori data basis, (7) Kelompok UPPKS yang mendapat akses modal, (8) Jumlah anggota kelompok UPPKS Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera (KS) I menjadi peserta KB, (9) Kabupaten/Kota penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) yang melapor setiap triwulan.
Prestasi ini tentu saja merupakan sesuatu yang luar biasa karena di tengah terus menyusutnya jumlah Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB)  dan minimnya anggaran Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mendukung program KB, akan tetapi program KB di Kulonprogo tetap eksis, berkembang dan mampu mempertahankan keberhasilan yang telah dicapai. Selama beberapa tahun terakhir, jumlah PLKB  Kulonprogo berkurang cukup drastis. Bila di tahun 2008 masih terdapat 52 PLKB, di tahun 2010 tinggal 50 PLKB dan di tahun 2011 hingga bulan Maret telah berkurang lagi menjadi 47 PLKB. Dengan jumlah desa binaan sebanyak 88 desa yang tersebar di 12 kecamatan, tentu menjadi tantangan berat pada tahun-tahun mendatang. Keterbatasan anggaran telah menjadi kendala tersendiri terutama dalam hal penggerakan 4.575 kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) di Kulonprogo yang selama ini membantu pelaksanaan program KB yang terdiri dari Koord. PPKBD 88 orang, PPKBD 934 orang dan Sub PPKBD 4.553 orang.
Mencermati perkembangan yang ada, tampaknya faktor penentu keberhasilan program KB di Kulonprogo lebih banyak ditentukan oleh kemampuan para PLKB  di tingkat kecamatan dan desa dalam bersinergi dengan petugas lainnya dalam lingkup kerjanya seperti Penyuluh Agama, Penyuluh Pertanian, Penyuluh Kesehatan, Babinsa, dan petugas/fasilitator lainnya disamping dengan kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP), kader PKK, kader Posyandu, kader Posdaya, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh formal maupun non formal lainnya.
Sementara di level kabupaten, para pengelola KB secara efektif bersinergi dengan institusi/lembaga lain yang berkaitan dengan empat aspek garapan program KB mulai dari Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), Pengaturan Kelahiran, Pembinaan Ketahanan Keluarga hingga Peningkatan Kesejahteraan Keluarga. Institusi/lembaga yang dimaksud antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Pertanian dan Kehutanan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kantor Lingkungan Hidup,  Kantor Kementerian Agama, Polres, Kodim, Rumah Sakit, Bank Pasar, dan Tim Penggerak PKK. Selain itu Bagian Kesra, Bagian Hukum, Bagian Teknologi Informasi dan Humas Setda Kulonprogo, Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD), Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), Badan Narkoba Kabupaten (BNK) dan Asosiasi Kelompok UPPKS (AKU) serta LSM lain yang berorientasi pada upaya pemberdayaan keluarga.
Pengelola KB di level kabupaten juga aktif  melakukan pendekatan dengan para pengusaha dan  tokoh masyarakat dalam rangka mengembangkan advokasi KIE KB melalui pembuatan baliho KB. Dalam dua tahun terakhir telah dibuat tidak kurang dari 12 baliho KB yang dipasang di tempat-tempat strategis wilayah Kulonprogo. Ini belum termasuk yang dipasang oleh BKKBN dan BPPM Provinsi DIY. Bahkan ada beberapa toko besar di Kulonprogo yang membuat sendiri pesan-pesan KB dan dipasang di lingkungan tokonya.
Pengelola KB Kabupaten juga melakukan kerjasama (tak tertulis)  dengan beberapa media masa seperti Kedaulatan Rakyat, Bernas Jogja, Radar Jogja, Harian Jogja, Berita Antara, Kompas, dan Republika dan beberapa website seperti www.kulonprogokab.go.id, www.bkkbn.go.id, dan http://yogya.bkkbn.go.id dalam bentuk penerbitan press release dan opini KB. Selama tahun 2010 tidak kurang dari 50 press release dan 8 opini telah diterbitkan oleh media massa mitra kerja sebagaimana tersebut di atas..
Belakangan, para pengelola KB di level kabupaten juga bersinergi dengan Kelompok Masyarakat Peduli Keluarga Berencana (KMP-KB). Saat ini di Kulonprogo terdapat  empat KMP-KB yakni Kelompok Seni Peduli KB (KSP-KB), Forum Komunikasi IMP, Forum Komunikasi Kelompok KB Pria, dan Forum Komunikasi PIK Remaja yang semuanya telah dikuatkan dengan SK Bupati Kulonprogo. KMP-KB tersebut  selama ini cukup aktif melakukan Advokasi  dan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) melalui kegiatan pertemuan penyuluhan, kunjungan dari rumah, fasilitasi/pendampingan, dialog interaktif, seminar, lomba dan sebagainya. Khusus untuk KSP-KB telah melakukan banyak hal. Tidak hanya KIE melalui pertemuan penyuluhan dan siaran radio, tetapi juga melalui pentas seni wayang kulit, kethoprak, campur sari, dagelan, tarian, jathilan, reog, dan mocopatan. Bahkan dalam dua tahun terakhir KSP-KB telah menciptakan  dua lagu yang sangat mendukung KIE KB ke masyarakat luas (satu dalam proses). Lagu yang dimaksud adalah “Mas Gundul Melu KB” yang  telah disiarkan lewat radio dan televisi dan “Rabine Diundur Wae” yang masih dalam proses penyelesaian, dengan harapan  dapat dilaunching pada momentum Harganas XVIII Tingkat Kabupaten Kulonprogo akhir Juni 2011 mendatang. KSP-KB ini telah go nasional, karena  pada bulan Agustus 2010  lalu diundang ke Jakarta untuk mengisi acara Kick Andy Metro TV bersama BKKBN Pusat.
Selain masalah kinerja, cukup banyak prestasi dalam bidang lain yang dicapai Kulonprogo selama tahun 2010. Prestasi yang dimaksud adalah kejuaraan dalam berbagai lomba seperti Juara I Tingkat Provinsi dan III  Nasional atas nama Kelompok UPPKS Sektor Tengah, Desa Karangsari, Kecamatan Pengasih. Kemudian Juara I Tingkat Provinsi dan Harapan II Penyuluh KB Tingkat Nasional atas nama Sunaryo, SPd, Penyuluh KB Kecamatan Temon. Selanjutnya Juara I Provinsi dan Harapan II Nasional Kader BKB atas nama Utik Wahyundari, kader BKB Ringin Ardi, Desa Karangsari, Kecamatan Pengasih. Selain itu masih banyak kejuaraan lain di level provinsi di antaranya kejuaraan Kelompok KB Pria, PIK Remaja, BKB dan lain-lain. Bahkan di awal tahun ini, Kulonprogo telah mampu meraih Juara I dalam Lomba Karya Tulis yang diselenggarakan  oleh Ikatan Penulis Keluarga Berencana (IPKB) kerjasama dengan BKKBN Provinsi DIY atas nama Rr. Esti Sutari, SPd Guru SMAN 2 Wates dengan judul “ PIK Remaja, Antisipasi Perkawinan Usia Sekolah”.
Meskipun sarat prestasi, bukan berarti Kulonprogo tanpa tantangan dan masalah. Karena hingga saat ini Kulonprogo masih memiliki Unmet Need (PUS yang seharusnya ber-KB tetapi belum terlayani) sekitar 11,35% cakupan kesertaan keluarga dalam kegiatan Bina Keluarga Sejahtera (BKS) yang belum optimal (kurang dari 50%), proporsi kelompok UPPKS yang punya usaha masih rendah (65,35%) serta masih adanya kasus pernikahan dini (36 kasus) dan calon pengantin yang positif hamil berdasarkan pptes (11,66%). Semuanya itu tentu harus segera dikaji penyebabnya, dan disikapi untuk kemudian ditindaklanjuti agar tidak berlarut-larut yang dapat mengurangi tingkat keberhasilan dan prestasi yang selama ini telah dicapai oleh Kulonprogo. Apalagi pada tahun 2011 ini, aspek garapan KB telah bertambah satu lagi, yakni kependudukan dengan berbagai program dan kegiatan yang relatif baru.
Drs. M. Rosyaduddin, Ka Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten  Kulonprogo
Drs. Mardiya, Kasubid Advokasi Konseling dan Pembinaan Kelembagaan KB dan Kesehatan Reproduksi.