Navigate Up
Sign In
BKKBN > Berita Daerah > Jumlah PLKB di Kaltim Terbatas
Jumlah PLKB di Kaltim Terbatas
Thursday, December 22, 2011
 
Jumlah PLKB di Kaltim Terbatas
SAMARINDA: Jumlah Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) di Provinsi Kalimantan Timur hingga saat ini masih terbatas jumlahnya yakni hanya sekitar 244 orang, sedangkan luas wilayah provinsi itu cukup luas yakni memiliki 1.410 desa/kelurahan.
"Jumlah PLKB masih sangat minim, tidak sebanding dengan jumlah desa/kelurahan yang tersebar di 14 kabupaten dan kota. Untuk itu, pemerintah kabupaten dan kota harus memberi perhatian terhadap rekruitmen PLKB," kata Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kaltim, Jufri Yasin di Samarinda, Senin.
Ia mengatakan, idealnya satu desa/kelurahan terdapat satu petugas PLKB, Kaltim dengan hanya memiliki 244 PLKB dari jumlah 1.410 desa/kelurahan, maka masih sangat kurang. Padahal, PLKB menjadi ujung tombak keberhasilan program KB.
Berdasarkan data, jumlah kelahiran di Kaltim masih tinggi dan angka kematian cukup tinggi dan migrasi perlu penanganan secara khusus. Pada tahun 2010 jumlah penduduk Indonesia 237 juta jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk (LPP) 1,49 persen.
Sedangkan di Kalimantan Timur pada tahun 2010 jumlah penduduk 3,5 juta jiwa dengan LPP sebesar 3,82 di atas rata-rata nasional yang hanya 1,49 persen.
Menurut dia, Kaltim merupakan daerah yang berpotensi tinggi terhadap angka kelahiran sebab saat ini telah terdapat pasangan usia subur (PUS) "unmet need" yang cukup tinggi atau mencapai 7,7 persen dari jumlah penduduk Kaltim.
Jufri Yasin menjelaskan bahwa laju pertumbuhan penduduk di Kaltim yang cukup tinggi harus diatasi dengan melakukan rekrutmen PLKB, sehingga dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat pentingnya mengikuti program KB, selain itu komitmen kepala daerah untuk mengalokasikan anggaran untuk program KB.
Selain itu, katanya, salama ini di Kaltim masih ada beberapa kabupaten dan kota belum membentuk SKPD KB, ada lima daerah yang masih berbentuk kantor. Padahal, pada UU No 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga telah diamanatkan.
Dikatakannya, Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak telah meminta kepada Perwakilan BKKBN Kaltim serta SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di kabupaten dan kota agar terus meningkatkan peran dan kinerjanya.
Jufri Yasin mengatakan bahwa masalah kependudukan dengan LPP tinggi berdampak luas terhadap perubahan dan permasalahan sosial di antaranya, permasalahan kesehatan, pendidikan tenaga kerja, sandang, pangan, dan termasuk rasa aman masyarakat.
"Jika tidak segera diatasi, maka akan berpengaruh pada stabilitas daerah bahkan nasional," ujarnya. (ah)