BANDUNG, (PRLM).- Daerah miskin perkotaan Kota Bandung dan pantai utara
(pantura) Jabar di tahun 2012 merupakan dua wilayah yang menjadi prioritas
Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jabar
dalam pelaksanaan program keluarga berencana (KB). Hal ini dilakukan karena
selama ini kedua daerah tersebut belum digarap secara khusus.
Hal tersebut dikatakan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional (BKKBN) Jabar, Ir. Siti Fathonah, MPH., seusai pelantikan
eselon III dan IV dilingkungan Perwakilan BKKBN Jabar, di kantornya, Rabu
(2/2).
"Sebenarnya untuk pantura dalam kegiatan rutin sudah digarap, namun tidak
maksimal," katanya.
Dalam menggarap kedua daerah tersebut kata Fathonah, pihaknya tidak bekerja
sendiri, namun bersinergi dengan dinas-dinas terkait lainnya, seperti dinas
kesehatan, tenaga kerja, pendidikan dan lainnya. Dengan demikian, pembangunan di
daerah tersebut tidak hanya sebatas pelaksanaan program KB, namun akan lebih
luas lagi. "Semuanya bersama-sama bekerja dalam membangun daerah tersebut,"
ungkapnya.
Menurut Fathonah, wilayah pantura merupakan merupakan daerah yang paling
banyak dan padat penduduknya. Dengan demikian, meskipun kesertaan berKB di Jabar
rata, namun banyaknya jumlah penduduk sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan
program KB.
"Selain itu, pantura itu daerahnya sangat heterogen, berbeda dengan wilayah
pantai selatan. Pantura itu penduduknya datang dari wilayah di luar Pulau Jawa
dengan mata pencaharian sebagai nelayan. Kondisi itu tentunya akan mempengaruhi
sikapnya dalam berKB," paparnya.
Fathonah juga mengatakan saat sedang diupayakan agar semua masyarakat
mendapatkan pelayanan yang berkualitas dalam pelayanan KB. Wilayah pantura dan
pantai selatan meski mendapatkan pelayanan KB, tapi kualitasnya tidak sebaik di
kota-kota besar yang ada di Jabar.
"Pelayanan berkualitas ini misalnya jangan sampai terjadi kegagalan pemakaian
kontrasepsi, pelayanan KB untuk masyarakat miskin jangan sampai harus membayar
mahal. Selain itu, metode yang diinginkan masyarakat harus tersedia,"
katanya.(A-62/A-26).***