Sindonews.com - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyatakan imbas melemahnya program Keluarga Berencana (KB) di era otonomi daerah menaikan angka pertumbuhan penduduk di Indonesia.
Pada sensus penduduk 2010 tercatat ada 337 juta jiwa penduduk, dari proyeksi 234 juta jiwa. "Jumlah penduduk mencapai 237,6 juta jiwa, melampaui angka proyeksi yang hanya 234 juta jiwa. Laju pertumbuhan penduduk naik dari 1,47 persen per tahun antara 1990-2000 menjadi 1,49 persen per tahun pada periode 2000-2010," ucap Sekretaris Utama BKKBN Sudibyo Alimoeso di Jambuluwuk, Bogor, Rabu (2/11/2011).
Kata Sudibyo, ini berarti terjadi pertambahan jumlah penduduk sebanyak 3-4 juta jiwa setiap tahun atau sekitar 10.000 bayi lahir setiap hari. "Ini jumlah yang sangat banyak dan akan memberikan implikasi terhadap ketersedian berbagai kebutuhan hidup. Sehingga, pada gilirannya akan memberikan pengaruh terhadap kehidupan bermasyarakat," katanya.
Celakanya, lanjut Sudibyo, data hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2007 membuktikan bahwa kelahiran pada keluarga yang kurang mampu lebih banyak dibanding dengan keluarga mampu dan berpendidikan. Pada keluarga yang kurang mampu Angka Total Fertilitas (TFR) tiga anak per wanita, sedangkan pada keluarga mampu hanya TFR 2,3 per wanita.
"Hal ini berarti tanggungan yang berat tidak hanya menjadi beban masyarakat yang miskin, tetapi juga beban pemerintah. Sebab, persoalan bagi keluarga miskin berkaitan erat dengan kemampuan mereka mengakses pelayanan kesehatan dan pendidikan," terangnya.
Hal itu akan menambah angka kemiskinan yang bukan sekadar miskin tetapi juga tidak sejahtera sehingga membawa risiko negatif yang harus ditanggung masyarakat luas dan pemerintah.
BKKBN membutuhkan sedikitnya anggaran Rp3,5 triliun untuk kembali menggencarkan program KB, sehingga laju pertumbuhan penduduk dapat ditekan. KB berhasil digalakkan pemerintah pada era 1980-an, namun sejalan diberlakukannya otonomi daerah program dua anak cukup ini mulai ditinggalkan.
Sebelumnya, Kepala BKKBN Sugiri Syarief mengungkapkan tahun ini lembaganya mendapat alokasi anggaran Rp2,4 triliun. Meski terbilang besar, namun jumlah tersebut tidak cukup untuk menyosialisasikan program KB hingga ke pelosok.
“Kita akui pemerintah sudah memberi perhatian lebih. Tapi saya kira, itu (Rp2,54 triliun) belum cukup. Apalagi fokus kita, selain kepada generasi muda, juga pada masyarakat yang berada di perbatasan dan daerah terpencil,” jelas Sugiri.
Dia menjelaskan, semua warga negara Indonesia wajib dilayani, termasuk yang berada di daerah terpencil dan perbatasan. Akibat keterbatasan anggaran, BKKBN belum mampu menjangkau semua wilayah secara reguler, terutama daerah yang sulit dijangkau.
Untuk menyosialisasikan KB kepada generasi muda, kata dia, BKKBN meluncurkan program Genre atau Generasi Berencana. Dengan program ini diharapkan anak muda bisa merencanakan keluarga dengan baik. Pada akhirnya, pertumbuhan penduduk dapat dikurangi dengan program KB ini.
Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan naiknya garis kemiskinan nasional dari sebelumnya Rp7.000 per kapita menjadi Rp8.000 per kapita. Dengan demikian, jika mengadopsi slogan BKKBN, maka dalam satu keluarga akan menelan biaya sekira Rp960 ribu per bulannya.
Kepala BPS Rusman Heriawan mengemukakan nilai Rp8.000 per kapita adalah perhitungan secara nasional dan universal untuk semua orang. Angka tersebut digunakan guna memenuhi target kalori yang harus dikonsumsi setiap orang sebesar 2.100. "Rp8.000 per kapita itu rata-rata nasional, per orang per hari dari bayi sampai dengan jompo," ujarnya.
Rusman menuturkan memang ada yang memerlukan kalori sebesar 2.100, namun tak jarang pula jumlah kalori yang dibutuhkan kurang atau lebih dari angka tersebut. Untuk usia produktif, jelas Rusman, biasanya rata-rata bisa melebihi 2.100.
Garis kemiskinan untuk setiap daerah itu berbeda. Rp8.000 adalah angka rata-rata kemiskinan dari Aceh sampai dengan Papua. Sementara untuk DKI Jakarta sendiri, dipatok angka kemiskinan jauh lebih tinggi. "Untuk DKI Jakarta itu Rp12.000 per hari," jelas dia.
Rusman menambahkan, Rp12.000 per hari tersebut berlaku untuk setiap Keluarga, bukan hanya yang bekerja. "Kalau ada empat maka dikalikan (Rp12.000), dan dikalikan biaya satu bulan. Karena dia menanggung beban keluarga," tuturnya.
Dengan demikian, penduduk DKI Jakarta memerlukan sekira Rp1,44 juta per bulannya guna memenuhi kalori sebesar 2.100. Angka tersebut jauh lebih tinggi dari Upah Minimun Regional (UMR) DKI Jakarta, sebesar Rp1.401.829.
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan hingga Maret 2011, jumlah penduduk miskin turun sebanyak satu juta orang atau 0,84 persen yang mencapai 30,02 juta orang dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu yang sebesar 31,02 juta orang.
"Peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan pada Maret 2010 dan 2011 jauh lebih besar dibandingkang peranan bukan komoditi makanan (perumahan, sandangan, pendidikan dan bukan makanan lainnya) yaitu masing-masing sebesar 73,50 persen pada Maret 2010 dan sebesar 73,53 persen pada Maret 2011," ungkap Rusman.
Selama periode Maret 2010-Maret 2011, penduduk miskin di daerah perkotaan berkurang sekira 0,05 juta orang, yaitu dari 11,10 juta orang pada Maret 2010 menjadi 11,05 juta pada Maret 2011. Lalu di daerah pedesaan juga berkurang sekira 0,95 juta dari 19,93 juta orang pada Maret 2020 menjadi 18,97 juta orang pada Maret 2011.