Metoda kontrasepsi juga perlu diarahkan agar akseptor menggunakan metoda kontrasepsi jangka panjang (MKJP) minimal sebesar 12,9 persen dan mendorong para pria ber-KB hingga menjadi 4,3 persen kepesertaannya. Dengan target-target dalam RKP (Rencana Kerja Pemerintah) itu, maka akan meningkatkan jumlah peserta KB aktif sebanyak 28,2 juta dengan MKJP sebesar 25,9 persen.

“Untuk mencapai itu, antara lain kita harus fokus pada pelayanan KB MKJP dan meningkatkan kualitas layanan perserta KB baru,” kata Kepala BKKBN Dr dr Sugiri Syarief, MPA di Jakarta, Selasa (14/2).

Sugiri mengatakan, kerjasama dengan Kementerian Kesehatan RI agar pelayanan KB dapat memanfaatkan program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (Jamkesmas), program Jaminan Persalinan (Jampersal), dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang disediakan oleh pemerintah daerah.

“Saya minta BKKBN perwakilan provinsi, SKPDKB provinsi dan SKPDKB kabupaten/kota  segera melakukan langkah operasional yang konkrit dan berkesinambungan terutama meningkatkan KIE dan member pengayoman kepada peserta KB yang mengalami keluhan sehingga kita dapat mencetah angka drop out,” kata Sugiri.

Untuk menjaga kelestarian peserta KB, perlu dilakukan pembinaan peserta KB aktif secara intensif. Caranya dengan menggerakkan kelompok-kelompok kegiatan seperti Bina Keluarga Balita, Bina keluarga Remaja, dan kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera, dan Posyandu. “Kita juga akan membentuk Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera di setiap provinsi dan akan dikembangkan di setiap kota/kabupaten sebagai model pemberdayaan keluarga yang bisa menjadi tempat rujukan.” Kata Sugiri.(kkb2)