BKKBN, Jakarta : BKKBN mensupport kabupaten dan kota yang memperhatikan penduduknya dan program KB pada khususnya, melalui pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK). Ada sekitar 350 lebih kabupaten/kota yang mendapatkan dana alokasi khusus yang tujuannya untuk membantu pelaksanaan program KB di kabupaten/kota.
“Sampai saat ini, DAK sangat membantu sekali untuk daerah kabupaten/kota, karena dapat untuk membeli mobil unit penerangan (mupen), mobil unit pelayanan, sepeda motor PLKB (petugas lapangan KB) dan alat-alat keperluan KB lainnya,” Kata Kepala BKKBN, DR. Dr. Sugiri Syarief MPA, disela-sela MoU BKKBN-As-Syafi'iyah di Bekasi Jawa Barat, Minggu (22/1).
Menurut Sugiri, pihaknya sangat memahami kebutuhan akan sarana transportasi seperti speed boat bagi kabupaten kota dan kepulauan . Namun memang perlu dipikirkan terkait masalah pemeliharannya. “ Cuma kami punya pengalaman, dulu pernah punya tahun 90-an, yang menjadi masalah ada pemeliharaanya. Kami mengingatkan bahwa maintainance-nya itu cukup mahal. Kalau pemerintah kabupaten kota mau dan sanggup kita nggak masalah, kita hanya mengingatkan saja,” Ungkap Sugiri.
Sugiri Syarief lebih jauh mejelaskan, Penggarapan KB kepulauan menjadi prioritas progran Kependudukan Keluarga Berencana (KKB) pada tahun 2012,sebagai wujud pemerataan dan jangkauan pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi serta Keluarga Sejahtera bagi seluruh. masyarakat di NKRI
” program untuk daerah-daerah hardcore atau biasa disebut daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan (galcitas) merupakan kelanjutan dari program-program yang sudah ada sebelumnya, serta yang terbaru akan mendorong generasi muda untuk lebih mengemuka dan juga vitalisasi posyandu, ” pungkas Sugiri.
Terkait pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK), DR Sudibyo Alimoeso, MA, Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga BKKBN, mencontohkan, Morowali Sulawesi Tengah merupakan salah satu dari 350 lebih kabupaten/kota yang termasuk dalam wilayah daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan (galcitas). Karena letak geografis yang sulit, akses petugas pelayanan KB maupun peserta dan calon peserta KB ke pusat-pusat pelayanan kesehatan menjadi terbatas. Padahal, unmetneed (mereka yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani) cukup tinggi di daerah tersebut. Secara nasional, saat ini unmetneed mencapai 9,1 persen.
"Untuk Morowali kita serahkan Dana Alokasi Khusus yang akan digunakan untuk pengadaan balai penyuluhan KB, posyandu, mupen, obgin bed (ranjang untuk persalinan). Karena kabupaten Morowali termasuk dalam 3 kabupaten di Sulawesi Tengah yang merupakan daerah kepulauan, yang memiliki kendala dalam program KB , tidak memiliki fasilitas speed boat untuk para PLKB agar bisa menempuh desa-desa yang tersebar di pulau-pulau kecil, ujar Sudibyo yang turut dalam rombongan BKKBN ke Morowali (21/1) lalu.
Meski dari sisi mata anggaran program penggarapan KB di daerah kepulauan dan galcitas tidak efisien karena perolehan peserta KB tidak begitu signifikan, namun BKKBN harus mengembangkan program ini. “Semua warga berhak mendapatkan pelayanan yang memadai. Karena program ini seklaigus bertujuan untuk pengentasan kemiskinan,” jelas Sudibyo menutup pembicaraan. (KKB1)