JAKARTA -- Sekolah itu merupakan suatu keharusan bagi setiap anak anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) di mana pun mereka bertugas.
“Untuk itu bagi Persit sejak jaman dulu sudah membangun sekolah mulai dari taman kanak-kanak (TK). Setiap asrama ada sekolah, sehingga tidak ada anak prajurit yang tidak sekolah. Semua sekolah, laki-laki maupun perempuan."
Hal itu dikemukakan Ketua Persatuan Isteri Tentara ( Persit) Kartika Chandra Kirana (KCK) Gabungan Kostrad Ny Hanum AY Nasution, ketika ditemui di rumah dinas Perwira Tinggi TNI AD di Kawasan Jalan Gatot Subroto baru-baru ini.
Di lingkungan TNI AD, termasuk Kostrad (Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat) ada yayasan yang memang menangani masalah sekolah.
“Jadi di Persit ada seksi sosial yang membawahi pendidikan. Kami mendata secara berkala semua anak prajurit, mulai dari tamtama, bintara dan perwira. Kemudian memilih anak berprestasi, dan mereka pasti mendapat bantuan untuk sekolah dari TNI Angkatan Darat," tambah isteri Panglima Kostrad Letnan Jenderal TNI AY Nasution ini.
"Setiap enam bulan bantuan diterima dan berlanjut sampai ke perguruan tinggi. Namun standar mendapatkan bantuan tiap provinsi berbeda, misalnya untuk anak-anak di Papua pasti tidak setinggi yang di kota besar di Jawa karena fasilitas pendidikannya juga masih terbatas. Kita data sesuai dengan nama orangtua."
Memang diakui mungkin ada juga kesan ada anak prajurit yang putus sekolah. Itu biasanya keponakan atau famili dari prajurit tersebut, jadi bukan anak kandung.
"Meski demikian TNI AD tetap berusaha untuk membantu mereka ini," tambahnya.
Meskipun secara persentase kecil, Kostrad berusaha selalu membantu pemerintah untuk meningkatkan peringkat angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dikeluarkan UNDP menurun dari 108 ke 124. IPM adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan, dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia.
IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang, dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. Hal inilah yang akan menjadi pokok perhatian pemerintah Indonesia.
Kepala BKKBN Dr dr Sugiri Syarief menegaskan pihaknya bertekad untuk meningkatkan peringkat angka IPM. Untuk itu pada 2012 ini pihaknya akan melakukan pendataan (melalui pendataan keluarga) terhadap anak-anak usia sekolah. "Ini salah satu terobosan BKKBN," tegasnya. (O)