BkkbnOnline JAKARTA:  Dalam konteks Indonesia bahasan kemiskinan tidak dapat dilihat dari aspek pembangunan ekonomi saja, namun terkait dengan berbagai aspek lainnya seperti pendidikan, kesehatan dan akses pada pengambilan keputusan.

Demikian Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Meneg PP-PA) RI Linda Amalia Sari Gumelar, di Jakarta, Senin (19/12)

Hal itu dikemukakan ketika memberikan arahan pada Pembukaan Konferensi danb Lokakarya Nasional Menuju Pembangunan yang Lebih Inklusif dan Berkeadilan Gender: Indonesia dan Perspektif Global.

Kegiatan dua hari ini ini digelar ataS kerja sama Kementerian PP-PA dan Bank Dunia.

Sebagaimana diidentifikasi dalam Laporan Pembangunan Dunia 2012 untuk Kesetaraan Gender dan Pembangunan, kata Linda; meski terdapat capaian-capaian yang menjanjikan bagi Indonesia, namun masih ada kesenjangan gender di berbagai area.

"Misalnya tingkat partisipasi tenaga kerja perempuan, tingkat kematian ibu melahirkan dan terbatasnya partisipasi di posisi-posisi pengambil keputusan," katanya.

Dalam konteks global, potret kemiskinan antara laki-laki dengan perempuan sangat berbeda karena peran mereka yang berbeda, baik dalam keluarga maupun di masyarakat. Kondisi ini mengakibatkan kemiskinan memberikan dampak yang berbeda pada laki-laki dan perempuan.

Peran ganda perempuan di domestik dan ranah publik tidak diimbangi dengan kemudahan untuk mengakses berbagai pelayanan terkait dengan peningkatan kualitas pendidikan, status kesehatan dan kondisi ekonomi.

"Kondisi ini ditemui dari adanya perbedaan dalam akses perempuan terhadap sumber daya produktif seperti tanah, modal, hak kepemilikan, kredit, pendidikan dan pelatihan," tambahnya.

Globalisasi menyebabkan masalah ekonomi suatu negara dapat mempengaruhi ekonomi dari negara lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kejadian bencana alam serta konflik global maupun internal di suatu negara juga turut memberikan pengaruh terhadap meningkatnya kerentanan masyarakat terhadap kemiskinan.

"Oleh karena itu, hasil kajian yang telah dilakukan oleh Bank Dunia terhadap kondisi di berbagai negara diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah dan pemerintah daerah dalam upaya mengurangi kemiskinan yang pada akhirnya dapat meredam konflik internal serta kekerasan sehingga dapat mewujudkan rasa adil dan rasa aman bagi masyarakat kita," tuturnya.

Indonesia telah meratifikasi berbagai konvensi international penting yang memastikan dukungan bagi perempuan untuk memiliki kesetaraan akses terhadap program-program pembangunan dan hasilnya.

Berbagai perangkat yang dibutuhkan untuk mengurangi kesenjangan gender demi hasil-hasil pembangunan yang lebih baik telah diletakkan, diantaranya adalah Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dan Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2010 mengenai Pembangunan yang berkeadilan, dimana keadilan gender adalah salah satu komponen kuncinya.

Kementerian PP-PA sebagai lembaga negara yang mengemban amanat untuk salah satunya memastikan bahwa kesetaraan gender diperhatikan di berbagai aspek dan tingkat dari program-program pembangunan di berbagai sektor yang ada juga telah meletakkan beberapa pranata legal yang penting.

Kementerian PP-PA bersama-sama dengan Kementerian Keuangan, juga telah menyepakati bersama akan hal-hal penting yang perlu dilakukan untuk memastikan alokasi anggaran pembangunan sensitif gender.

Adanya komitmen yang tinggi untuk melakukan PUG ditambah dengan adanya kemampuan para perencana untuk menerapkan PPRG merupakan peluang yang strategis untuk melaksanakan PPRG pada program dan kegiatan terkait dengan upaya pengurangan kemiskinan.

Diharapkan melalui analisa gender pada program dan kegiatan yang terkait dengan pengurangan kemiskinan, maka isu gender yang ditemui pada masyarakat miskin dapat diidentifikasi yang untuk selanjutnya dapat dikembangkan rencana aksi untuk dapat meningkatkan akses, partisipasi dan manfaat bagi perempuan pada berbagai progam dan kegiatan untuk pengurangan kemiskinan.

Dari berbagai keberhasilan yang dicapai, jalan menuju kondisi kesetaraan gender masih panjang.

Dibutuhkan kegigihan tersendiri dari kelompok perempuan dan kelompok masyarakat yang mendukung perubahan untuk memastikan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki akses dan kontrol terhadap berbagi proses pembangunan dan hasilnya sehingga kesempatan perempuan untuk menjadi mitra atau penolong yang sepadan dari laki-laki.

Upaya bersama dari semua lini untuk memastikan bahwa pembangunan kita bergerak ke arah yang lebih inklusif dan berkeadilan gender adalah penting bukan hanya menuju pencapaian target-target MDGs di tahun 2015 tetapi juga hal-hal apa yang diperlukan paska MDGs. Hal-hal inilah yang digali lebih jauh dalam konferensi dan lokakarya ini. (h)