JAKARTA (Pos Kota) – Indonesia menghadapi empat masalah kependudukan serius dan berat, jelang lahirnya penduduk dunia ketujuh miliar akhir Oktober 2011 ini.
“Keempat masalah itu ialah kualitas penduduk, kuantitas, mobilitas dan database serta administrasi kependudukan,” jelas Pjs. Deputi Kependudukan BKKBN Dr Ida Bagus Permana di Jakarta.
Ia mengemukakan itu pada dialog ‘Menyongsong Penduduk Dunia 7 Miliar’ yang digelar Yayasan Damandiri bersama RRI, dan D Radio, di RRI Pusat, Jakarta.
Hadir antara lain Ketua Yayasan Damandiri Prof Dr Haryono Suyono (mantan Menko Kesra dan Taskin), Ketua Ikatan Relawan Seluruh Indonesia (IRSI), Parni Hardi (mantan Dirut LPP RRI), Direktur Program LPP RRI Mashudi, para pengurus Yayasan Damandiri, sejumlah rektor perguruan tinggi, dan mahasiswa.
Mengutip laporan UNFPA (badan dunia bidang kependudukan), IB Permana mengemukakan, pada 31 Oktober mendatang diperkirakan jumlah penduduk dunia mencapai tujuh miliar orang.
UNFPA juga menyebutkan tahun ketika penduduk dunia mencapai kelipatan satu miliar, yaitu pada 1804 jumlah penghuni bumi satu miliar orang, pada 1927 menjadi dua miliar. Kemudian pada1959 mencapai tiga miliar.
Jumlah empat miliar terjadi pada 1974, sedangkan pada 1987 bertambah menjadi lima miliar. Sementara itu pada 1999, tahun ketika angka enam miliar teramati oleh PBB. Dan 2011 ini sudah menjadi tujuh miliar.
IB Permana menjelaskan, soal kuantitas, penduduk Indonesia terbanyak nomor empat di dunia setelah China, India, dan Amerika Serikat.
Sementara laju pertumbuhan penduduk (LPP) meski sempat turun dari 2,34 persen pada masa lalu menjadi 1,47 pada tahun 2000. Dan pada 2010 sesuai hasil sensus penduduk kembali naik menjadi 1,49 persen.
“Kalau kualitas penduduknya seperti Amerika sih tidak apa-apa, meski negara tersebut di urutan tiga. Masalahnya kualitas penduduk Indonesia rendah,” tambah IB Permana.
Kualitas penduduk Indonesia juga masih memprihatinkan, karena kalau dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), menduduki peringkat bawah, yakni 108 dari sekitar 180 negara.
Sementara untuk mobilitas, persebaran penduduk Indonesia juga belum merata. Meskipun perbandingan penduduk di Jawa dan luar Jawa kian ‘bagus’ yakni 70 dibanding 30 menjadi sekarang di Jawa tinggal 58 persen.
Di bidang administrasi kependudukan juga tengah dibenahi, sehingga kasus-kasus KTP ganda tidak ada lagi. (aby/b)