Seputar Indonesia-JAKARTA– Dua dari delapan target Millenium Developments Goals (MDGs) kini belum menunjukkan hasil memuaskan yakni menekan angka kematian anak serta meningkatkan kesehatan ibu dan anak.

“Tingginya angka kematian ibu dan anak sangat berat diselesaikan. Hingga kini baru setengahnya berhasil dibereskan,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono di Jakarta,kemarin.

Diketahui, di Indonesia masih terjadi disparitas regional dalam hal akses atas pelayanan kesehatan terutama bagi mereka yang tinggal di daerahdaerah miskin dan terpencil. Hal ini antara lain yang membuat angka kematian ibu dan bayi/anak masih tinggi. Pada 2007, angka kematian ibu (AKI) di Indonesia merupakan tertinggi di Asia yaitu 228 kematian per 100.000 kelahiran.

Sejumlah program untuk menekan angka kematian ibu dan anak antara lain jaminan persalinan (jampersal) dan beragam sosialisasi pencegahan HIV/AIDS.Jampersal,sebut Agung, telah menanggung hampir empat juta persalinan.

Delapan target MDGs 2015 adalah mengentaskan kemiskinan dan kelaparan ekstrem; mewujudkan pendidikan dasar untuk semua; mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; menurunkan angka kematian anak; meningkatkan kesehatan ibu dan anak; memerangi HIV/ AIDS, malaria, serta penyakit lainnya; memastikan kelestarian lingkungan; dan mengembangakan kemitraan global untuk pembangunan.

Agung mengklaim, enam program pencapaian selain menurunkan angka kematian anak serta meningkatkan kesehatan ibu dan anak sudah berjalan dengan baik.“Bahkan beberapa di antaranya sudah mendekati target seperti penurunan angka kemiskinan dan kelaparan,”sebutnya.

Mengenai pendidikan dasar, Agung menjelaskan bahwa program wajib belajar sembilan tahun juga menjadi tantangan tersendiri. Rata-rata orang Indonesia hanya bersekolah 7,6 tahun dan di sisi lain, 70% penduduk masih dalam usia produktif.

Untuk mempercepat pencairan dana bantuan operasional sekolah (BOS) 2011 terkait program wajib belajar sembilan tahun, kemarin lima kementerian/ badan menandatangani surat keputusan bersama (SKB) di kantor Kemenko Kesra.

Kelima kementerian itu adalah Kemenko Kesra, Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas), Kementerian Dalam Negeri (Kemendag), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Badan Pengawas Keuangan dan Perbankan (BPKP). Empat menteri hadir dalam penandatanganan SKB tersebut yakni Agung Laksono, Mendiknas Muhammad Nuh, Menkeu Agus Martowardojo, Mendagri Gamawan Fauzi, juga Kepala BPKP Mardiasmo.

Menkeu Agus Martowardojo mengungkapkan, nilai total dana BOS pada 2011 sebesar Rp16 triliun. Prosedur penyaluran dana BOS kini tidak langsung ke pihak sekolah, namun melalui pemerintah daerah (pemda).

Sementara itu, mantan Menko Kesra dan Pengentasan Kemiskinan (1998-1999) Haryono Suyono mengingatkan bahwa pelaksanaan berbagai program MDGs 2015 harus berbasis keluarga, tidak bisa diwakilkan, dengan prioritas perempuan, anak-anak, dan kaum marginal.

Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Golkar yang juga Ketua Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Siswono Yudo Husodo memandang, MDGs tidak terlalu penting bagi Indonesia. “Itu karena Indonesia sendiri merupakan negara yang sudah maju. Hanya saja, kita masih kekurangan lahan pangan,” sebutnya