LEDAKAN penduduk tanpa diimbangi tingkat kemakmuran negara yang memadai hanya akan menciptakan persoalan besar. Bahkan, sangat besar. Itulah yang sedang terjadi di negeri ini.
Sensus penduduk 2010 yang menyebutkan jumlah penduduk sudah mencapai 237 juta jiwa tak lain sinyal adanya bahaya besar itu. Terlebih, bila benar sinyalemen bahwa total penduduk Indonesia sesungguhnya telah melewati angka 240 juta jiwa. Data statistik itu memperlihatkan laju pertumbuhan penduduk gagal dikendalikan.
Angka laju pertumbuhan penduduk dalam lima tahun terakhir mencapai 1,4%-1,5% per tahun. Pada periode 2000-2005, angka laju pertumbuhan penduduk bahkan berkisar 2% per tahun.
Bisa diprediksikan, dengan tingkat pertumbuhan penduduk stabil di angka 1,5% per tahun saja, pada 2057 total penduduk Indonesia sudah lebih dari 475 juta jiwa. Jumlah penduduk yang besar itu, celakanya, tanpa diimbangi kemampuan negara memberikan kemakmuran.
Indonesia jelas berbeda dengan Singapura. 'Negeri Singa' itu, yang memiliki tingkat kemakmuran lebih dari memadai, memang menganjurkan penduduk mereka berlomba-lomba memiliki anak dengan iming-iming insentif.
Dengan gross national income (GNI) sekitar US$40 ribu dan penduduk cuma 4,7 juta jiwa, jelas Singapura tergolong negeri makmur. Bandingkan dengan Indonesia yang memiliki GNI hanya US$2.500, tapi berpenduduk 237 juta jiwa.
Dengan demikian, mengerem laju pertumbuhan penduduk bukan sekadar kebutuhan, melainkan keharusan. Tanpa strategi yang tepat dan akurat, pada 2050 Indonesia bakal menghadapi beban ganda. Di satu pihak ada ledakan penduduk usia manula yang diperkirakan sekitar 80 juta jiwa dan di lain pihak jumlah penduduk usia muda juga seabrek-abrek.
Sekarang saja, negara masih terseok-seok memenuhi sejumlah kebutuhan dasar bagi warga. Untuk memenuh pangan, misalnya, negara harus mengimpor untuk mencukupi kebutuhan.
Karena itu, bisa dibayangkan, betapa repotnya negara mengurus penduduk yang jumlahnya kian membeludak. Mulai kebutuhan gizi anak, akses air bersih, kesehatan, pendidikan, hingga daya beli.
Disparitas antara tingkat kemakmuran negara dan jumlah penduduk membuat kualitas manusia Indonesia masih terus berada di golongan rendah. Tak mengherankan jika peringkat daya saing Indonesia terus melorot.
Padahal, pembentukan masyarakat ekonomi ASEAN tinggal empat tahun lagi. Dengan demikian, arus barang, jasa, dan manusia sudah tentu bakal lebih deras ketimbang sekarang.
Tanpa gebrakan segera dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, dalam konteks ASEAN, apalagi dalam konteks global, mayoritas manusia Indonesia hanya akan menjadi pecundang tak berdaya.