Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional - Morowali, 21/11/12. Penggarapan KB kepulauan menjadi prioritas progran Kependudukan Keluarga Berencana (KKB). Ini merupakan wujud pemerataan dan jangkauan pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi serta Keluarga Sejahtera bagi seluruh. masyarakat di NKRI, demikian disampaikan Kepala BKKBN, DR. Dr. Sugiri Syarief, MPA saat singgah di Taman Antar Bangsa (TAB) PT INCO, Sorowako, Luwu Timur. Sulawesi Selatan untuk melanjutkan perjalanan ke Morowali, Sulawesi Tengah. (20/1)
Menurut Sugiri, tahun ini program untuk daerah-daerah hardcore atau biasa disebut daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan (galcitas) masih manjadi salah satu program prioritas. Pencanangan KB Kepulauan sendiri telah dilaksanakan pada bulan November yang lalu di Ambon dan terus berlanjut kedaerah-daerah lainnya, termasuk Morowali Sulawesi Tengah.
Selama ini daerah kepulauan dan galcitas tertinggal di dalam penggarapan program KB. Karena letak geografis yang sulit, akses petugas pelayanan KB maupun peserta dan calon peserta KB ke pusat-pusat pelayanan kesehatan menjadi terbatas. Padahal, unmetneed (mereka yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani) cukup tinggi di daerah tersebut. Secara nasional, saat ini unmetneed mencapai 9,1 persen.
Meski dari sisi mata anggaran program penggarapan KB di daerah kepulauan dan galcitas tidak efisien karena perolehan peserta KB tidak begitu signifikan, namun BKKBN harus mengembangkan program ini. “Semua warga berhak mendapatkan pelayanan yang memadai. Karena program ini seklaigus bertujuan untuk pengentasan kemiskinan,” ujar Sugiri
BKKBN juga membantu kabupaten dan kota yang memperhatikan penduduknya dan program KB pada khususnya melalui pemberian dana alokasi khusus. Ada sekitar 350 lebih kabupaten/kota yang mendapatkan dana alokasi khusus
yang tujuannya untuk membantu pelaksanaan program KB di kabupaten/kota.
Menurut Sugiri, sampai saat ini, DAK sangat membantu sekali untuk daerah kabupaten/kota, karena dapat untuk membeli mobil unit penerangan (mupen), mobil unit pelayanan, sepeda motor PLKB (petugas lapangan KB) dan alat-alat keperluan KB lainnya
"Untuk Morowali kita serahkan dana alokasi khusus yang akan digunakan untuk pengadaan balai penyuluhan KB, posyandu, mupen, obgin bed (ranjang untuk persalinan)," jelas DR Sudibyo Alimoeso, MA, Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga BKKBN, yang turut dalam rombonganBKKBN ke Morowali.
Karena kabupaten Morowali termasuk dalam 3 kabupaten di Sulawesi Tengah yang merupakan daerah kepulauan, yang menjadi kendala untuk program KB adalah tidak adanya fasilitas speed boat untuk para PLKB agar bisa menempuh desa-desa yang tersebar di pulau-pulau kecil, ujar Sudibyo lebih lanjut.
Menurut Sugiri, “Kita memahami kebutuhan itu, kalau memang itu (speed boat) dibutuhkan untuk kabupaten kota yang kepulauan tidak ada masalah. Cuma kami punya pengalaman, dulu pernah punya tahun 90-an, yang menjadi masalah ada pemeliharaanya. Kami boleh tapi mengingatkan bahwa maintainance-nya itu cukup mahal. Kalau pemerintah kabupaten kota mau kita nggak masalah, tapi kita hanya mengingatkan saja.
Kekurangan PLKB sudah kita laporkan kepada Menpan dan Wapres selaku pengendali birokrasi reformasi bahwa kebutuhan PLKB kita sekitar 13 ribu untuk seluruh Indonesia. Mudah-mudahan nanti dikabulkan, tambah Sugiri.
Program untuk daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan (galcitas) sendiri, Sugiri menjelaskan bahwa tetap melanjutkan program-program yang sudah ada sebelumnya, serta yang terbaru akan mendorong generasi muda untuk lebih mengemuka dan juga vitalisasi posyandu.
Saf Khusus Wapres Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Otonomi Daerah, Luthfi A Mutty yang mengikuti rombongan BKKBN, mengatakan tahun ini pemerintah melakukan revitalisasi terhadap program KB dan posyandu. Momentum ini dimaksudkan untuk lebih menyehatkan masyarakat, menekan laju penduduk dan menekan pertumbuhan penduduk di hulu sehingga tidak menjadi masalah di hilir.
''Kehadiran Posyandu bisa berfungsi mendeteksi sejak awal Pasangan Usia Subur (PUS) yang belum ber-KB. Juga balita yang belum terimunisasi. Termasuk memantau orangtua lanjut usia. Dengan begitu pemerintah bisa bergerak dan tepat sasaran,'' kata Luthfi lebih lanjut. Menurutnya, sejak reformasi bergulir peran posyandu mengalami penurunan. Saat ini sementara disusun roadmap untuk kembali menggelorakan fungsi dan peran posyandu. (MAS)