Berita: KOTA LAYAK ANAK CAKUP 31 INDIKATOR

Judul: KOTA LAYAK ANAK CAKUP 31 INDIKATOR
Headline: 31 INDICATORS OF SUITABLE CITY FOR CHILDREN
Isi: JAKARTA -- Pemerintah Indonesia telah meratifikasi ketentuan yang berkaitan dengan hak-hak anak dan segala indikator-indikatornya.
 
Kota/kabupaten layak anak (KLA) memiliki 31 indikator yang didasarkan pada substansi hak-hak anak yang diamanatkan dalam UU No 23/2002 tentang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak (KHA).
 
Hal ini juga sudah diratifikasi dengan Keputusan Presiden No 36/1990, demikian rilis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP-PA), di Jakarta, pekan lalu.
 
Substansi hak-hak anak tersebut dikelompokkan ke dalam lima kluster pemenuhan hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak (KHA), yaitu hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya, serta perlindungan khusus.
 
Diharapkan, beragam kebijakan yang telah lahir dalam kurun waktu lima tahun ini dapat memberikan payung hukum bagi semua program-program yang berjalan terkait pengembangan KLA.
 
Untuk lebih menciptakan kebijakan yang tepat sasaran, KPP-PA pun kini sedang merevisi Permen No 2/2009 dan No 3/2009 tentang Kebijakan KLA.
 
Hal ini tersebut dilakukan untuk menjawab dinamika yang terjadi, khususnya pada indikator-indikator KLA yang memperoleh banyak masukan dari para pelaksana di tingkat implementasi.
 
Selain menjadi ukuran capaian, indikator KLA diharapkan mampu mengakomodir dinamika-dinamika tersebut, sehingga pengembangan KLA tidak menciptakan sistem pemenuhan hak-hak anak yang statis, tetapi menjadi sebuah sistem pemenuhan hak-hak anak yang aktual dan kontekstual dengan isu dan potensi lokal. (O)
Content: JAKARTA
– The government has ratified the policy about children’s rights and the
indicators. Suitable City/Regency for Children (KLA) has 31 indicators that are
based on the children’s rights substances in UU No. 23/2002 about Children
Protection and Children Rights Convention. It’s also ratified with Kepres No.
36/1990. The statement was released by the Ministry of Women Empowerment and
Children Protection in Jakarta, last week.
 
Children’s
rights substances are divided into 5 groups of children’s rights fulfilling in
Children’s Rights Convention. The groups are civilize and freedom rights,
family environment and alternative nurturing, basic health and welfare,
education, free time utilization and art works, and special protection.
Hopefully, the various policies that are released during the last 5 years will
protect all programs that are related to KLA.
 
To
create more precise policy, the Ministry of Women Empowerment and Children
Protection, is revising the Permen No. 2/2009 and No. 3/2009 about KLA policy.
It’s to change the KLA indicators after receiving many ideas from the
implementers during the implementation.
 
Besides
becoming the achievement measurement, KLA indicators are purposed to
accommodate the dynamics therefore the KLA development can be an actual system
about children’s rights fulfilling and contextual with the local issues and
potentials.
Tanggal: 1/3/2012

Created at 4/27/2012 2:51 PM by BKKBN\spAdmin
Last modified at 1/3/2013 9:01 AM by BKKBN\spAdmin

Go back to list
Home(BKKBN)