Depan > Index Berita > PEMBANGUNAN KKB HARUS JADI PRIORITAS PEMDA
PEMBANGUNAN KKB HARUS JADI PRIORITAS PEMDA
Jumat, 15 Februari 2013
​PEKANBARU, bkkbn online
 
Hasil sementara Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012 menunjukkan angka rata-rata fertilitas (total ferfility rate/TFR) dan prevalensi pemakaian kontrasepsi (CPR) yang stagnan harus menjadi perhatian khusus oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
 
“Stagnansi TFR dan CPR menjadi suatu catatan penting bagi kinerja BKKBN”.  Kata Pelaksana Tugas Kepala BKKBN Dr Sudibyo Alimoeso, MA, saat  Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Pembangunan Kependudukan dan KB di Aryaduta Pekanbaru, Kamis (14/2).
 
Rakerda yang dibuka oleh Asisten II Bidang Ekonomi Pemerintah Provinsi Riau, Drs. Em Rizal Fakis, MM ini, dihadiri oleh Asisten Deputi Menko Kesra, Ketua KPA Riau, pimpinan SKPD terkait dari pimpinan kabupaten/kota se Provinsi Riau, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah DIY, Mitra Kerja dari unsur LSOM, Organisasi Profesi, Organisasi pemuda, Dunia Usaha, Tokoh Masyarakat Agama dan Adat.
 
Sudibyo mengatakan, untuk menurunkan angka kelahiran itu perlu strategi baru dan harus didukung dengan peraturan perundangan untuk menempatkan pembangunan KKB sebagai pembangunan prioritas nasional yang harus dijabarkan dengan sungguh-sungguh di lapangan.
 
“Selain itu pula perlu adanya sinkronisasi program dan kegiatan antar kementrian dan lembaga baik di pusat-daerah, serta perlu difasilitasi dengan baik oleh semua lembaga pemerintahan yang terkait,” kata Sudibyo.
 
Sementara kesuburan pada usia remaja (ASFR) belum sesuai harapan, dimana angka ASFR pada kelompok umur 15-19 tahun menurun sedikit dari 51 per 1.000 wanita (SDKI 2007) menjadi 48 per 1000 wanita usia 15-19 tahun (SDKI 2012). Padahal traget yang sedah ditetapkan adalah 30 per wanita usia 15-19 pada tahun 2015.
 
Karena kondisi inilah maka perlu adanya perubahan mind set untuk menggalakan kembali pelembagaan Keluarga Kecil Bahagia sejahtera dengan mengembalikan motto “2 anak cukup”. Yang terpenting adalah bagaimana harus dapat menumbuhkan “sense of criziz” dalam menyikapi hasil SDKI 2012 dengan bekerja keras dan lebih kreatif, “ tegas Sudibyo”.
 
Pendekatan ke tokoh agama, tokoh madyarakat dan tokoh adat supaya semakin diintensifkan, sehingga dapat mengubah “mindset” keluarga terhadap besaran jumlah anak yang ideal menjadi “2 anak cukup”. 
 
Dalam sambutan Gubernur Riau yang dibaca oleh Asisten II Bidang Ekonomi Pemerintah disampaikan bahwa Provinsi Riau berkomitmen menekan laju pertumbuhan penduduk. Masalah Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB) bukan hanya menjadi tanggung jawab BKKBN saja. Dari hasil Sensus Penduduk 2010 yang lalu, laju pertumbuhan riau berkisar 3,59 persen, angka ini masih berada di atas rata-rata nasional yaitu 1,49 persen.
 
Sedangkan TFR Provinsi Riau, dari hasil Survey Demografi Kersehatan Indonesia (SDKI) 2012 adalah 2,9 per wanita. Angka ini juga masih berada diatas rata-rata Nasional 2,6. Situasi ini sangat berdampak pada pembangunan Riau, terutama dalam penyediaan sandang, pangan, papan dan fasilitas pendidikan, kesehatan dan sarana lainnya.(kkb2)