Depan > Index Berita > PBNU DAN BKKBN MENDORONG UU PERKAWINAN DIREVISI
PBNU DAN BKKBN MENDORONG UU PERKAWINAN DIREVISI
Rabu, 13 Februari 2013

​JAKARTA, bkkbn online

 
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Said Aqil Siroj sangat mendukung program BKKBN, utamanya dalam upaya mendewasakan usia perkawinan pertama. Oleh karenanya  Said Aqil bersama Pelaksana Tugas Kepala BKKBN Sudibyo Alimoeso sepakat untuk mendorong agar Undang Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan segera direvisi karena sudah tidak relevan lagi.
 
Dalam UU Perkawinan itu disebutkan batasan usia minimal bagi perempuan untuk bisa dinikahi adalah 16 tahun. Sementera Undang Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak batasannya usia pernikahan pertama adalah usia 20 tahun.
 
“Saya pribadi, sangat setuju. Kalau kita ambil titik tengahnya, bisa saja usia minimal bagi perempuan untuk dinikahi pada usia 18 tahun. Tetapi gagasan ini akan kami bahas di internal. Kami akan menyusun masukan revisi UU Perkawinan itu,” kata Said Aqil, saat berdiskusi dengan Plt Kepala BKKBN Sudibyo Alimoeso di Gedung PBNU Jakarta, Selasa (12/2) sore.
 
Menurut Said Aqil mengatakan Nabi Muhammad SAW sebagai panutan umat Islam sudah memberikan contoh. Nabi Muhammad baru menggauli Siti Aisyah pada usia 16 tahun, meski sudah dinikahinya sejak usia sembilan tahun. “Dalam UU Perkawinan juga 16 tahun. Tetapi kalau ternyata dalam perkembangannya dianggap berisiko bagi si perempuan, ya harus direvisi," ujarnya.
 
Plt Kepala BKKBN Sudibyo Alimoeso mengatakan, angka kematian ibu saat melahirkan di Indonesia saat ini sangat tinggi, yakni 17.520 kasus per tahun atau dua kasus setiap satu jam. Salah satu penyebab tingginya angka kematian pada ibu melahirkan tersebut adalah pernikahan dini.
 
BKKBN saat ini gencar mensosialisasikan program Genre (generasi berencana) dan telah  mendirikan Pusat Informasi dan Konseling Remaja untuk memberikan pemahaman mengenai risiko kematian saat persalinan jika pernikahan dilakukan pada wanita dengan usia yang belum matang. Namun, diakuinya PIK Remaja ini perlu dikembangkan lagi.
 
“Saat ini, PIK Remaja baru beroperasi di sekolah formal. Kami menggandeng PBNU agar dapat mengembangkan PIK Remaja ini di pesantren-pesantren. NU selain memiliki massa yang besar juga memiliki jaringan hingga di tingkat desa, sehingga bisa mempercepat keberhasilan menekan angka kematian ibu saat melahirkan,” kata Sudibyo.
 
Sementara, saat ini sebanyak 62 juta remaja di Indonesia saat ini sangat potensial melahirkan.  Hal ini dapat dilihat dari hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012 yang menunjukkan remaja usia 20-24 tahun, khususnya di desa-desa saat ini sudah menjadi ibu.
 
Menurut Sudibyo, kondisi tersebut menunjukkan bahwa usia pernikahan sudah semakin muda. Target BKKBN ingin menurunkan tingkat pernikahan dari 35 per 1.000 pernikahan (hasil SDKI 2007) menjadi 30 per 1.000 pernikahan. Namun ternyata SDKI 2012 malah naik menjadi 41 per 1.000 pernikahan.
 
Hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012 menunjukan kinerja program KKB selama lima tahun (2007-2012) berjalan stagnan. Dampaknya, target pembangunan millennium (Millenium Development Goals/MDGs)  2015 akan sulit tercapai terutama dalam upaya penurunan angka kematian ibu. Oleh karenanya, perlu kerja keras lagi dengan berbagai langkah strategis.(kkb2)