Depan > Index Berita > PESERTA BPJS MENDAPAT PELAYANAN KONTRASEPSI
PESERTA BPJS MENDAPAT PELAYANAN KONTRASEPSI
Kamis, 7 Februari 2013
​JAKARTA, bkkbn online
 
Jaminan sosial di bidang kesehatan akan dimulai 1 Januari 2014 dan secara bertahap seluruh penduduk Indonesia menjadi peserta BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan.  Peserta BPJS Kesehatan akan mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan termasuk pelayanan keluarga berencana (KB).
 
Namun, untuk mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan setiap penduduk harus didaftarkan menjadi peserta BPJS, termasuk warga negara asing yang bekerja di Indonesia minimal dalam waktu 6 bulan. Setiap warga harus membayar iuran jaminan sosial kepada BPJS. Bagi masyarakat tidak mampu akan masuk dalam daftar penerima bantuan iuran (PBI) dan iurnya dibayar oleh negara/pemerintah. Sedangkan pekerja, iurannya sebagian dibayar oleh pekerja dan sebagian lagi oleh pemberi kerja. Bagi, sektor informal lainnya harus membayar iur sendiri ke BPJS.
 
“Pelayanan yang dimaksud adalah pelayanan kontrasepsi, sebagaimana yang saat ini berlangsung. Sementara alat/obat kontrasepsinya disediakan oleh BKKBN,” kata Plt Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dr Sudibyo Alimoeso, MA, usai mengikuti Rakor Percepatan Pembangunan NTT bersama Menko Kesra, di Kantor Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat , Jakarta, Rabu (6/1).
 
Sudibyo mengatakan, saat ini BKKBN hanya mendapatkan sekitar 30 persen dari sasaran KB, yang dianggap cukup untuk melayani kontrasepsi bagi pasangan usia subur (PUS) yang miskin.  Untuk memenuhi kebutuhan peserta BPJS akan dirumuskan lagi agar pasti semua peserta BPJS bisa mendapatkan pelayanan KB.
 
Dalam Perpres 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, pasal 21, menyebutkan  manfaat pelayanan promotif dan preventif meliputi pemberian pelayanan: penyuluhan kesehatan perorangan; imunisasi dasar; keluarga berencana; dan skrining kesehatan.
 
Penyuluhan kesehatan perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi paling sedikit penyuluhan mengenai pengelolaan faktor risiko penyakit dan perilaku hidup bersih dan sehat. Pelayanan imunisasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Baccile Calmett Guerin (BCG), Difteri Pertusis Tetanus dan Hepatitis-B (DPT-HB), Polio, dan Campak.
 
Pelayanan keluarga berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi konseling, kontrasepsi dasar, vasektomi dan tubektomi bekerja sama dengan lembaga yang membidangi keluarga berencana. Sedangkan Vaksin untuk imunisasi dasar dan alat kontrasepsi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disediakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.(kkb2)