Depan > Index Berita > STRATEGI KB KENCANA REVITALISASI KOMPREHENSIF
STRATEGI KB KENCANA REVITALISASI KOMPREHENSIF
Rabu, 7 November 2012

​BALI, bkkn online

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tengah merancang rencana strategi revitalisasi program KB secara komprehensif melalui strategi KB Kencana. Selama ini, belum pernah ada renstra bagi pemerintah kabupaten/kota untuk merevitalisasi program KB, sehingga sulit mencapai target sesuai harapan. KB Kencana ini baru diterapkan di empat provinsi yaitu Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Jawa Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
 
Menurut Deputi bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan BKKBN Reproduksi dr Julianto Witjaksono, SpOG, renstra ini sangat penting, apalagi pelayanan KB akan masuk dalam sistem jaminan sosial nasional. “Revitalisasi itu tidak bisa segmented, tetapi harus komprehensif,” kata Julianto dalam Seminar Advokasi Berbasis Bukti untuk Revitalisasi KB, KB Kencana, dan KB dalam sistem Jaminan Sosial Nasional di Sanur, Bali, Senin (5/11).
 
Julianto mengatakan, pihaknya sudah mempunyai strategi melalui KB Kencana untuk melakukan revitalisasi KB secara komprehensif dan ditargetkan selama empat tahun akan menyelesaikan revitalisasi KB.  “Strategi KB Kencana tidak hanya meningkatkan CPR (contraceptive prevalensi rate) atau menurunkan unmet need saja, tetapi secara pasti mengetahui kendalanya mengapa itu terjadi,” ujarnya.
 
Revitalisasi KB secara komprehensif itu akan melakukan perencanaan mulai dari kebijakan, evaluasi sampai kendala internalnya, revisi undang-undang, termasuk kurikulum pendidkan dokter dan bidan agar begitu lulus dokter dan bidan sudah terampil dalam memasang kontrasepsi. Sehingga tidak ada lagi masalah dalam pelayanan KB.  “Jadi, ibarat orang sakit pilek jangan pileknya saja yang diobati tetapi dicari apa penyebabnya, itu yang harus diatasi sampai tuntas dan sembuh betul,” ujarnya.
 
Pada tahun pertama yaitu 2013 pihaknya akan merevisi kebijakan dan membuat renstranya. Saat ini terdapat 496 kabupaten/kota dan 33 provinsi, sehingga diperlukan 500 renstra. Restra tersebut disesuaikan dengan kondisi lokal setiap kabupaten/kota, agar program bisa berjalan dengan baik.
 
Tahun 2015, BKKBN harus mempunyai rencana nasional, antara lain untuk mencapai TFR (total fertility rate) 2,1.  “Kita akan mengetahui, kabupaten mana yang tidak bisa mencapai target sekaligus tahu permasalahannya. Kita bisa menawarkan kepada bupati/walikota tentang renstra kita, karena dengan KB yang baik maka akan mendapatkan kualitas penduduk yang baik. Jika bupati tidak peduli KB, jangan bermimpi mendapatkan peluang bonus demografi,” kata Julianto.
 
Masalah banjir, sampah, kemacetan, yang sering menjadi sasaran program pemimpin daerah, merupakan dampak dari masalah kependudukan. Dengan perencanaan yang benar melalui renstra KB, maka di masa datang, akan memecahkan masalah-masalah yang menjadi dampak kependudukan itu.(kkb2)