Depan > Index Berita > PENDUDUK INDONESIA 330 JUTA, TANPA PROGRAM KB
PENDUDUK INDONESIA 330 JUTA, TANPA PROGRAM KB
Kamis, 5 Juli 2012
​Pontianak;online; Kepala BKKBN DR dr Sugiri Syarif MPA memperkirakan penduduk Indonesia saat ini jika tidak melaksanakan program Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB) akan mencapai 330 juta jiwa. Jika kondisi ini benar-benar terjadi bisa dipastikan akan terjadi banyak permasalahan dan kesenjangan   sosial. Selain itu daya dukung alam juga diyakini tidak akan mampu lagi mencukupi keperluan penduduk. Ketika dikonfirmasi wartawan usai kegiatan Temu Kader Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan(IMP) PLKB dan Pasangan KB Lestari, serangkaian Kegiatan Hari Keluarga XIX di Lombok NTB, Kepala BKKBN DR.dr.Sugiri Syarif MPA mengatakan, dengan melaksanakan program KKB saja,  penduduk Indonesia saat ini sesuai hasil Sensus Penduduk tahun 2010 mencapai lebih dari 230 juta jiwa lebih. “ Kalau kita prediksi Penduduk kita bisa mencapai 330 juta jiwa, jika tidak ada program KB”  tegas Sugiri. Menurutnya, jika kondisi ini tidak disikapi dengan kebijakan yang strategis, bukan tidak mungkin akan terjadi ledakan penduduk. Dampaknya adalah pertumbuhan penduduk tidak akan seimbang dengan daya dukung alam.
              
Menurut kepala BKKBN DR.dr.Sugiri Syarif MPA, agar laju Pertumbuhan penduduk dapat dikendalikan dan penduduk tumbuh seimbang, maka BKKBN akan terus mengembangkan program Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB) melalui berbagai strategi, diantaranya  dengan optimalisasi Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) diseluruh propinsi. “ menurut data PLKB yang ada sekitar 24 ribu, sementara yang sudah memperoleh bantuan kendaraan operasional dari alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) baru sekitar 17 ribu orang” ungkap Sugiri. Saat ini BKKBN mendesak  agar Pemerintah melalui Departemen keuangan untuk mengalokasikan penambahan DAK sehingga semua PLKB akan dapat didukung dengan kendaraan operasional. Menanggapi pertanyaan wartawan tentang alokasi DAK untuk tunjangan PLKB, menurut DR.Sugiri sesuai peruntukannya DAK yang masing-masing kabupaten/kota memperoleh rata-rata 1 Milyar rupiah, tidak boleh digunakan untuk tunjangan operasional. DAK hanya untuk mendukung kegiatan fisik seperti untuk pengadaan kendaraan Mobil Unit Penerangan, Mobil Pelayanan KB, atau untuk kendaraan operasional lapangan.  DR.Sugiri menjelaskan, tunjangan bagi PLKB sampai saat ini hanya rata-rata mencapai Rp.200 ribu rupiah perbulan, atau masih jauh dibanding tunjangan operasional penyuluh kesehatan yang sudah mencapai rata-rata Rp. 1 juta perbulan. Kendati demikian Kepala BKKBN minta PLKB tidak patah semangat, bahkan sebaliknya memacu kinerjanya demi terlaksananya program KKB, sehingga visi penduduk tumbuh seimbang 2015 akan tercapai.(Pranowo Adi Humas BKKBN Kalbar)