Depan > Index Berita > BKKBN SIAP RAIH WTP 2012
BKKBN SIAP RAIH WTP 2012
Senin, 28 Mei 2012
​JAKARTA, bkkbn online -    Inspektur Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dra Mieke Selfia Sangian menegaskan, BKKBN siap meraih WTP (wajar tanpa pengecualian) di 2012.  Oleh karenanya, peran pengawasan intern di BKKBN harus lebih intensif dalam menjalankan sistem pengendalian internal.
 
“Pengawasan dan pengendalian melalui sistem dapat memberikan peringatan dini jika ada indikasi penyimpangan dalam penggunaan anggaran, misalnya. Serta, meningkatkan efektivitas manajeman risiko,” kata Mieke dalam temu media di Kantor BKKBN Pusat, Jakarta, Rabu (23/5).
 
Dengan melalukan pengawasan yang cermat, kata Mieke, akan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi BKKBN. Sehingga program-program BKKBN akan memberikan hasil yang optimal.
 
Mieke mengatakan, pihaknya bertekad wujudkan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) di lingkungannya.  Untuk itu, mulai telah memberlakukan zona integritas di 33 provinsi dan 29 satuan kerja (satker) BKKBN, secara bertahap.
 
Zona integritas ini untuk menciptakan iklim budaya kerja yang bebas korupsi, sistem reformasi birokrasi yang baik dan bersih, efisien, efektif sesuai dengan peraturan perundangan. Indikator penetapan zona integritas antara lain dilihat dari tingkat keberhasilan implementasi program. “Misalnya, sejauh mana capaian peserta KB barunya, pelaksanaan KIE-nya," katanya.
 
Pada tahap awal, BKKBN Pusat menetapkan 50 persen satker dan BKKBN provinsi yang akan menjadi percontohan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi, diantaranya Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah untuk daerah yang penduduknya padat. Sedangkan di wilayah yang ada daerah galcitasnya (tertinggal, terpencil, dan perbatasan) antara lain NTT, Maluku dan Aceh,  Daerah-daerah tersebut dinilai siap memasuki zona integritas.
 
Sementara itu, Mieke menegaskan, bagi karyawan BKKBN yang melakukan pelanggaran atau penyimpangan dalam menjalankan pekerjaannya atau tidak disiplin akan mendapatkan sanksi sesuai tingkat kesalahannya. Paling tidak, karyawan yang tidak patuh itu tidak akan naik jabatannya.(kkb2)