Depan > Index Artikel > APA ITU UNMET NEED DALAM KELUARGA BERENCANA?
APA ITU UNMET NEED DALAM KELUARGA BERENCANA?
Rabu, 26 Desember 2012  |  BKKBN
​Survey menunjukkan bahwa banyak perempuan yang secara seksual sudah aktif ingin mencegah kehamilan tetapi tidak menggunakan satu metode kontrasepsi apapun. Kesenjangan antara keinginan fertilitas dan perilaku yang aktual ini kemudian disebut sebagai kesenjangan pengetahuan-sikap dan perilaku atau dikenal dengan KAP (knowledge-attitude-practice) gap. Ini merupakan konsep awal yang merujuk pada suatu kondisi dimana keinginan menghindari atau menunda kelahiran tidak diikuti dengan upaya penggunaan kontrasepsi. Kondisi ini saat sekarang lebih dikenal dengan istilah unmet need for family planning. Tahukah Anda bagaimana proses perubahan pemaknaan istilah ini terjadi?
 
Konsep KAP gap yang mengilustrasikan makna unmet need dimulai pada survey pertama fertilitas dan keluarga berencana yang dilakukan pada tahun 1960-an di 41 negara berkembang. Terdapat perbedaan batasan antara tujuan reproduksi perempuan dan perilaku kontrasepsinya. Pengenalan KAP gap merupakan batu loncatan perkembangan kebijakan dan program kependudukan terutama di Asia. Rasional ini menjadi titik sentral investasi program keluarga berencana karena menyangkut kehamilan yang tidak diinginkan. Namun konsep ini tidak bertahan lama seiring dengan analisis KAP gap di Taiwan oleh Ronald Freedman dkk. Penelitian ini mengindikasikan bahwa terdapat sekolompok perempuan yang sangat menerima pemahaman tentang kontrasepsi tanpa merubah jumlah anak yang mereka inginkan dan berkehendak untuk mengakhiri kehamilan tetapi tidak menggunakan metode kontrasepsi. Beranjak dari pendekatan literature sosio-psikologi mereka mengidentifikasi kesenjangan antara ‘kebutuhan’ pelayanan kontrasepsi dan ‘perilaku yang tidak terpenuhi’.  Pemikiran ini selanjutnya menjadi pusat perhatian dan cikal bakal hubungan antara keinginan dan penggunaan kontrasepsi. Hubungan ini diakomodasi dalam Survey Prevalensi Kontrasepsi  yang dimulai pada tahun 1974 sampai dengan 1984. Kemudian pada tahun 1978, Westoff melakukan Survey Fertilitas Dunia (World Fertility Survey/WFS) dan merubah istilah KAP gap menjadi unmet need for family planning. Pada awalnya Westoff tidak memperhitungkan perempuan hamil dan amenore dengan alasan mereka tidak segera membutuhkan kontrasepsi. Kesimpulan ini selanjutnya ditentang oleh Nortman (1982) yang beranggapan bahwa perempuan yang hamil, menyusui dan amenore harus masuk dalam perhitungan unmet need karena kelompok perempuan ini membutuhkan kontrasepsi segera setelah mereka kembali rentan terhadap kehamilan. Ruth Dixon Mueller dan Adrienne Germain (1992) mendemonstrasikan bahwa konsep unmet need berlaku pada seluruh orang yang secara seksual sudah aktif, termasuk sudah menikah atau belum. Bahkan mereka mengklaim bahwa akseptor pun dapat sangat mungkin memiliki unmet need jika mereka menggunakan metode kontrasepsi yang tidak efektif, menggunakan kontrasepsi dengan cara yang salah atau menggunakan kontrasepsi yang tidak aman dan tidak sesuai menurut mereka. Mereka juga menggarisbawahi bahwa konsep unmet need tidak seharusnya dibatasi hanya kepada perempuan, pria pun dapat memiliki unmet need untuk pelayanan kontrasepsi.  Govindaswamy menambahkan bahwa kelompok penduduk yang berisiko tinggi seperti perempuan yang terlalu tua atau terlalu muda yang tidak menyadari potensi komplikasi dari kehamilan juga selayaknya dikategorikan sebagai unmet need. Perlu dicatat bahwa Westoff lah yang telah mengembangkan konsep unmet need dan memisahkan pengertian ini menjadi unmet need untuk penjarangan dan untuk pengakhiran kehamilan.
 
Survey Demografi dan Kesehatan (SDK) menjadi wahana untuk menampung dan mengkonsolidasikan pembaharuan-pembaharuan pengertian unmet need.  Dalam SDK, perempuan yang masih menginginkan anak lagi ditanyakan seberapa cepat mereka mengingkan anak lagi. Survey ini juga menanyakan perempuan yang sedang hamil dan baru saja melahirkan apakah kehamilannya saat ini atau yang terakhir adalah direncanakan, mistimed atau tidak diinginkan (dan juga ditanyakan kepada mereka apakah menggunakan metode kontrasepsi saat konsepsi).  Dengan informasi seperti ini, Westoff mengembangkan sebuah algoritme yang lebih kompleks jika dibandingkan dengan ukuran KAP gap yang pada tahun 1960-an dan 1970-an dan lebih komplek pula jika dibandingkan dengan WFS karena memperhitungkan unmet need untuk penjarangan dan memasukkan perempuan hamil dan perempuan amenore dalam asesmennya. Investasi SDK dalam hal pengukuran unmet need untuk pelayanan kontrasepsi menunjukkan adanya pengakuan esensi bidang ini dan pengembangan-pengembangan konsepnya. Angka penggunaan kontrasepsi atau contraceptive prevalence rate (CPR) merupakan parameter kontrasepsi yang dianggap sama pentingnya seperti halnya  prevalensi unmet need. Tidak heran oleh karenanya jika kita mengamati salah satu indikator capaian Millenium Development Goals khususnya tujuan kelima, yaitu menurunkan dua pertiga kematian ibu dan pada indikator 5 (b) menempatkan unmet need sebagai salah satu ukuran selain capaian CPR.
 
Setelah kita memahami apa itu unmet need dan bagaimana orang memandang dan berpendapat tentang unmet need tentu pertanyaan selanjutnya yang mudah diprediksi adalah apa yang menyebabkan kebutuhan ini tidak terpenuhi. Survey Demografi dan Kesehatan yang dilakukan sejak tahun 1990 menanyakan kepada perempuan dengan unmet need mengenai alasan utama mengapa mereka tidak menggunakan atau memilih metode kontrasepsi. Menurut SDK, alasan mengapa perempuan tidak mau ber-KB padahal mereka tidak mengharapkan kehamilan, setidaknya dalam dua tahun terakhir adalah karena 2 (dua) alasan utama, yaitu motivasi yang lemah untuk mengatur fertilitas dan tingginya anggapan biaya pelayanan kontrasepsi.
 
Kategori pertama erat kaitannya dengan kebingungan (ambivalensi) tentang berapa anak yang kelak diinginkan dan sangat umum ditemui untuk unmet need penjarangan kelahiran. Selain itu, anggapan rendahnya kemungkinan untuk hamil juga menyebabkan minimnya motivasi diri untuk mengatur kelahiran. Alasan ini banyak dijumpai pada mereka yang secara seksual tidak aktif atau mereka yang menganggap dirinya tidak subur. Dibanyak Negara, proporsi perempuan dengan anggapan seperti ini terjadi kurang dari 10% dari seluruh perempuan dengan unmet need. Namun proporsi ini meningkat pada perempuan-perempuan di Egypt, Jordan dan Turkey dimana 17% dari seluruh perempuan ini menganggap dirinya tidak berisiko tinggi hamil.
 
Analisis SDK menunjukkan bahwa unmet need kurang berhubungan dengan ukuran konvensional ketersediaan akses pelayanan kontrasepsi seperti jarak dan waktu yang dibutuhkan untuk menjangkau pelayanan kontrasepsi terdekat jika dibandingkan dengan aspek kualitas dan kognitif pelayanan. Termasuk di dalam aspek kualitas dan kognitif pelayanan adalah metode kontrasepsi yang tersedia dan pengetahuan tentang kontrasepsi itu sendiri.
 
Yang termasuk penjelasan dari penyebab kedua yaitu perihal anggapan pembiayaan pelayanan kontrasepsi  adalah rasa takut akan efek samping penggunaan kontrasepsi atau disebut dengan biaya psikologi (physiological cost). Kajian lanjut SDK dengan menggunakan in-deph interview menunjukkan bahwa efek samping yang nyata atau hanya sebatas kekhawatiran menunjukkan pengaruh yang besar terhadap kejadian unmet need. Di 15 (lima belas) negara yang terpilih untuk dilakukan analisis, rata-rata 10% dari seluruh perempuan unmet need memutuskan keberlangsungan penggunaan kontrasepsi karena efek samping. Lebih dari separuh perempuan dengan unmet need tersebut bahkan tidak pernah menggunakan kontrasepsi apapun. Tidak adanya persetujuan dari suami atau masyarakat terhadap ideologi keluarga berencana juga tercatat sebagai biaya sosial (social cost) yang harus diperhitungkan untuk membuka tabir alasan adanya unmet need. Suami dapat menentang kontrasepsi karena mereka lebih pronatalist dibandingkan isterinya atau mereka tidak menyetujui penggunaan metode kontrasepsi tertentu atau karena kedua alasan tersebut. Terkadang perempuan juga salah persepsi tentang tidak setujunya suami agar isteri ber-KB. Komunikasi tentang keluarga berencana antara suami dan isteri dengan demikian memiliki nilai kontribusi terhadap kejadian unmet need. Perempuan dengan unmet need secara luas dan umum digambarkan sebagai perempuan dengan status yang rendah dan lemah dalam posisi tawar-menawar dalam rumah tangga.
 
Setelah kita memahami apa itu unmet need dan faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan unmet need maka kita dapat berkesimpulan bahwa strategi penurunan unmet need dalam suatu populasi tidak hanya dapat dilakukan melalui pendekatan pelayanan semata (supply side approach). Setelah kita mempelajari alasan utama perempuan tidak mau ber-KB, ternyata perlu upaya keras untuk mempromosikan persiapan kehidupan berkeluarga bagi para calon pengantin tentang bagaimana ke depan mereka merencanakan tujuan reproduksinya. Setelah mereka mengetahui kapan akan memiliki anak pertama dan kapan kehamilan selanjutnya maka mereka tentu tidak larut dalam kebingungan yang akhirnya memutuskan untuk tidak menggunakan metode kontrasepsi apapun walaupun mereka belum menginginkan kehamilan. Konseling dalam konteks ini tampak tidak berlebih jika disebut sebagai upaya yang sangat strategis mencegah kejadian unmet need. Dengan pemberian konseling tentang kesehatan reproduksi maka diharapkan perempuan dapat memahami secara benar bahwa dirinya dapat saja berisiko hamil misal walapun sudah berumur 35+ atau jarang berhubungan seksual. Ketakuatan berlebih saat penggunaan kontrasepsi juga dapat dikurangi dengan pemberian konseling yang lengkap dan baik kepada calon atau akseptor KB dan hal-hal apa saja yang harus diwaspadai. Dengan pengetahuan yang cukup, mereka tidak perlu harus khawatir dan mengorbankan diri untuk tidak terlindungi dengan metode kontrasepsi. Sharing the burden atau pelibatan suami dalam hal ber-KB juga perlu menjadi perhatian untuk menciptakan kondisi yang kondusif dalam sebuah keluarga yang akan dapat menulari lingkungannya untuk menghindari penolakan konsep KB.
 
Oleh Irma Ardiana